Sekprov Muhammad Idris DP saat mengikuti video conference dengan Kemendagri. (Foto: Iswandi Usman)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP, menghadiri rapat koordinasi kesiapan vaksin dan kesiapan penegakan protokol kesehatan tahun 2021 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (5/1/2020). Sekprov Muhammad Idris mengikuti rapat tersebut melalui video conference di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam vidcon ini memastikan vaksinasi Covid-19 perdana akan dilakukan Rabu, 13 Januari 2021. Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan di Jakarta, oleh Presiden Jokowi. Ia berharap, penyuntikan di provinsi juga segera diikuti di hari Kamis, 14 Januari 2021, dan paling lambat hari Jumat, 15 Januari.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu mengatakan, pada saat penyuntikan dibuat kepala daerah juga diminta untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan "mampu vaksin" yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. "Karena kalau tidak terdaftar, maka faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19," kata Budi.
Budi Gunandi Sadikin juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi yang akan dibagi menjadi dua tahap
"Bapak/ibu gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14-15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi. Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi dua tahap," ujarnya.
Sementara, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk proaktif dalam mempersiapkan dan menyosialisasikan program vaksinasi yang akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi, secara bertahap, mulai pekan depan.
Lebih lanjut, Tito mengatakan, penyuntikan vaksin kemudian akan dilakukan di daerah. Sehingga, ia meminta kepala daerah untuk turut serta memastikan dan hadir langsung dalam proses penyuntikan vaksin.
"Harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi rush, tidak terjadi kerusuhan," kata Tito.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Tito berharap kepada seluruh kepala daerah untuk dapat mengatur proses vaksinasi agar tidak terjadi keributan. "Karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain," tutupTito.
Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan perkembangan tentang kasus aktif Covid-19 secara nasional posisi kita berada pada angka 14,26 persen dan mengalami penurunan selama dua bulan terakhir dengan jumlah yang cukup besar.
Doni Monardo juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengaktifkan posko penanganan Covid-19 guna pencegahan covid-19, serta mensosialisasikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. (jim/red)
