MAJENE, MASALEMBO.COM - Jelang masuknya bulan Nopember 2021, DPRD Kabupaten Majene dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA). Para pimpinan OPD secara bergantian mengikuti pembahasan RKA bersama Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD.
Pada rapat bersama Komisi II DPRD Majene, Kamis (21/10/2021) Ketua Komisi II Hasriadi, SH mengungkap, rapat pembahasan RKA dengan OPD digelar untuk menguji konsistensi perencanaan program pemerintah. Namun dalam pembahasan, ia menemukan program-program perencanaan dalam RKA hampir seluruhnya hanya mengcover kepentingan dinas.
Hasriadi mengaku, tidak melihat program yang ada dari tiap OPD merupakan hasil dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Justru melihat, semua pagu anggaran habis di belanja barang dan jasa atau operasional tiap dinas.
“Ini sebuah ketimpangan. Saya tidak pernah melihat seperti bantuan perbengkelan, pertanian, dan lainnya bagi masyarakat. Akan bahaya bagi UMR. Kalau Komisi II tidak sampaikan ini maka UMR akan celaka,” ujar Hasriadi di kantor DPRD Majene, Kamis malam.
Menurutnya, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dipantau, maka nantinya hanya akan berayun-ayun di daerah sendiri.
“Saya betul -betul belum melihat program kemasyarakatan yang hasil dari Musrenbang. Kami DPRD telah mengikuti Musrenbang beberapa kali dan jadi bahan cerca di masyarakat yang mengatakan bahwa semua hanya formalitas. Seandainya saya Bupati maka saya akan mengumpulkan semua OPD dan mempertanyakan program kerakyatan hasil Musrenbang,” tandas Hasriadi.
Ia justru melihat tingginya belanja barang dan jasa serta operasional yang ada pada RKA OPD.
“Rata-rata kemarin untuk bantuan kemasyarakatan itu bertumpuk pada DAK. Umumnya semua OPD habis di belanja barang dan jasa atau biaya operasional,” tutur Hasriadi.
Hal ini, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan karena harus ada uang yang mengalir pada masyarakat.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Majene Andi Adlina Basharoe yang saat itu dijadwalkan melakukan pembahasan RKA melalui RDP dengan Komisi II menyampaikan, khusus di Bapeda memang tidak ada belanja-belanja yang secara teknis, biasanya belanja modal itu untuk peralatan prasarana yang menunjang di kantor, baik itu laptop dan sebagainya.
“Masih banyak pegawai yang laptopnya sudah tidak bagus lagi sehingga ada beberapa pengadaan laptop dan satu unit roda dua,” sebut Adlina.
Sementara terkait anggaran operasi, Adlina mengatakan bahwa untuk di Bappeda sering melakukan musyawarah perencanaan, mulai tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi sehingga membutuhkan anggaran operasional.
“Selain itu, ada dokumen pemerintah daerah yang memang di Bappeda yang buat, seperti tentang adanya rapat-rapat koordinasi yang kadang-kadang itu di internal atau instansi vertikal,” sambung Adlina.
Khusus di Bappeda, tambahnya, juga sering memfasilitasi kegiatan program nasional seperti masalah stunting.
“Ada rapat-rapat koordinasi yang dilakukan di Bappeda masing-masing bidang bekerja sama dengan OPD terkait di bawah koordinasi di bidang itu, seperti halnya bidang peningkatan SDM yang bekerja sama dengan 13 OPD,” tandas Adlina.
Selain Bappeda, yang dijadwalkan melaksanakan RDP pada hari itu adalah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PMTSP) dan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan. (Adv)
