MAJENE, MASALEMBO.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene kembali meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (21/10/2020). Penghargaan ini diterima menyusul piagam Menteri Keuangan RI yang diraih Bupati Majene mendiang Fahmi Massiara pada 22 Juni 2020 lalu.
Pejabat Bupati Majene HM Natsir menerima secara langsung piagam berkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan daerah tersebut dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar Imik Eko Putro, didampingi Pj Sekda H Masriadi Nadi Atjo dan Kepala BKAD Majene Kasman Kabil.
Penyerahan piagam penghargaan berlangsung di lantai 5 Aula Gedung Keuangan Negara Jl Soekarno-Hatta Karema, Mamuju, Provinsi Sulbar.
Disamping menerima piagam Penghargaan WTP, Pjs Bupati Majene M Natsir juga menerima plakat atas prestasi Kabupaten Majene meraih WTP lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Sulbar Imik Eko Putro di kesempatan ini mengatakan, kegiatan penyerahan penghargaan atas opini WTP terhadap LKPD ini dimaksudkan sebagai salah satu agenda tahunan Kementerian Keuangan RI. Kemenkeu atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Pemda yang sukses melakukan pengelolaan keuangan. Penghargaan diberikan setelah dilakukan penilaian dengan serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Hal ini kami lakukan mengingat kedudukan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sebagai Wakil Menteri Keungan di daerah, dengan salah satu tugasnya yakni melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah," kata Imik Eko Putro dalam sambutannya.
Kata Eko, dari tahun ketahun pemerintah daerah telah menunjukkan peningkatan kualitas LKPD. Hal ini tentu merupakan prestasi membanggakan, bahkan ada beberapa Pemda yang telah berhasil memperoleh raihan WTP selama 5 kali berturut-turut, termasuk Pemda Majene. "Semoga prestasi ini bisa dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan," harapnya.
Di kesempatan ini Eko mengatakan, dari waktu ke waktu tantangan semakin besar, apalagi saat ini sedang dihadapkan dengan hadirnya pandemi COVID-19. Maka, pemerintah termasuk Pemda harus berupaya keras menangani dampak yang terjadi, salah satunya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kita semua selaku penyelenggara negara berkewajiban agar program PEN berjalan baik dan lancar. Dalam kondisi ini, kita dituntut untuk saling bahu-membahu dan meningkatkan sinergi agar kondisi ekonomi negara kita dan khususnya Sulbar bisa segera pulih dan bangkit," harap Eko. (Har/red)
