Foto: Massa aksi (Thofu)
SUMENEP, MASALEMBO.COM - Massa Aksi Gabungan PMII dan GMNI Sumenep tolak UU Cipta Kerja pada Senin 12 Oktober 2020 di depan di Depan Kantor DPRD Jl Trunojoyo No 124 Bangselok berujung ricuh,
Pasalnya, permintaan massa aksi untuk masuk ke gedung dewan dihadang oleh pasukan pengamanan dari Polres Sumenep.
Semula, massa aksi sempat lakukan negosiasi bersama Kapolres Sumenep AKBP Darman dan Dandim Kodim 0827 guna mencapai kesepakatan bersama.
Aparat keamanan meminta massa aksi hanya 5 orang yang bisa masuk. Namun hal itu ditolak, massa aksi meminta semua massa masuk.
Menurut orator aksi Muhammad Nur, aparat keamanan telah menyepakati, bahwa massa aksi bisa masuk secara satu persatu tanpa tindakan anarkis.
"Tadi sudah menyepakati, tapi setelah kita mau masuk malah dihadang kembali," katanya dari mobil komanda sambil pegang mic.
Menurut Nur, aparat kemanan telah menyalahi kesepatakan. "Kalau kami tetap dihalangi kami meminta Kapolres Sumenep Mundur dari Jabatannya," teriaknya dengan muka memerah.
Ia menegaskan, pihaknya juga menuntut Dandim Letkol If Nurcholis diminta mundur dari jabatannya karena dinilai sama dengan Polres yang ingkar janji.
AKBP Darman membenarkan, pihaknya memang membatasi cukup 5 orang massa aksi yang bisa masuk.
Ia mengaku, massa waktu negosiasi telah sepakat hanya perwakilan 5 orang yang bisa masuk. Namun, sambungnya, ketika hendak masuk massa aksi memaksa masuk semua.
"Sudah dituruti permintaannya, awalnya cukup seorang, kemudian naik jadi 3 orang dan akhirnya diputuskan hanya 5 orang yang bisa masuk," tegasnya.
Akibat kesepahaman yang berbeda, kericuhan pun terjadi antara aparat keamanan dan massa aksi. Mereka saling dorong di depan gerbang Kantor DPRD Sumenep.
Secara tiba-tiba batu melayang ke arah kerumunan hingga mengenai aparat keamanan. Polisi langsung labrak kerumunan massa pakai tameng dan pentungan. Massa aksi mulai kocar kacir.
Akibat kericuhan tersebut, beberapa massa aksi terluka dan 7 mahasiswa ditangkap oleh Polres Sumenep. (Thofu)
