Salah Satu Orator Perempuan saar menyampaikan Pandangannya/Thofu.
SUMENEP, MASALEMBO.COM - Demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Demonstarasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep, Menyatakan Mosi Tidak percaya terhadap Pemrintah dan DPR baik dari Pusat sampai daerah. Kamis 08/10/2020
Hal itu disampaikan salah satu orator aksi Abd Basit, pada saat menyampaikan sikap mahasiswa terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan Pemerintah dan DPR pada tanggal 05 Oktober 2020
"Kami Aliansi Mahasiswa Sumenep, menyatakan Mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah, baik pusat maupun daerah," Tegasnya di ikuti oleh massa aksi
Bahkan salah satu orator lain nya Fairuz, mengatakan undang-undang yang sudah disahkan ini merupakan bukti bahwa rezin Jokowi-MA anti demokrasi dan anti rakyat miskin karena hanya melindungi segelintir pemilik modal, padahal rakyat disituasi pandemi Covid-19 ini betul-betul berada dalam posisi yang sangat sulit dan membetuhkan penanganan yang serius dari pemerintah
"Undang-Undang ini sangat menyengsarakan rakyat, disemua sektor ini menandakan bahwa presiden jokowi anti demokrasi, " Tegasnya dikuti seluruh massa aksi
Lebih jauh dalam beberapa orasi nya saat demonstrasi, mahasiswa menegaskan bahwa undang-undang Omnibus Law, merupakan produk perselingkuhan antara Oligarki Ekonomi dan Oligarki politik dan hanya akan melahirkan anak haram, bahkan UU Omnibus Lawa tidak memiliki alat kelamin yang jelas.
"UU Omnibus Law Cipta kerja, merupakan anak haram dari perselingkuhan Penguasa dan penguasa, dan tidak memiliki alat kelamin yang jelas," Tegas Muhammad Nur
Secar spesifik menurut Kordinator Aksi Abd Mahmud, mengatakan Undang-undang ini akan berdampak terhadap sektor Agraria dikabupaten sumenep, dengan begitu kedepan sektor Agraria sumenep dalam ancaman krisis, maka dari itu dirinya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan mahasiwa dikabupaten sumenep untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini.
"Sector sumber daya alam, termasuk sumenep akan jadi incaran investor dan pemilik modal yang akan merugikan masyarakat sumenep," terangnya
Aksi yang berlangsung kurang lebih berjalan dua jam ini ditutup dengan pembacaan tuntutan mahasiswa diantaranya Meminta DPRD Sumenep Menyampaikan Kepada DPR Pusat tentang penolakan mahasiwa, terhadap UU Omnibus Law. (Thofu)