Firdaus Abdullah (Ist)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok tertentu seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Terkait hal itu, Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), mengajak para bakal pasangan calon (bacalon) dan tim sukses (timses) di Pilkada 2020 untuk menghindari politik identitas. JPPR menilai, politik identitas dapat berdampak buruk bagi demokrasi dan pemerintahan.
"Politik identitas kerap digunakan untuk menyerang lawan politik. Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi pemilih yang dapat berefek buruk pasca pilkada, tentunya terhadap terhadap jalannya pemerintahan," kata Firdaus Abdullah, Kordinator JPPR Wilayah Sulawesi Barat, Kamis (17/9/2020).
"Politik identitas juga dapat merongrong kualitas demokrasi kita," ujar Firdaus.
Karena itu, ia mengajak seluruh bacalon dan tim sukses di Pilkada empat kabupaten di Sulbar untuk mengedepankan politik gagasan, dan meninggalkan politik identitas.
"Lebih baik mengusung politik gagasan, seperti apa langkahnnya ketika terpilih sebagai kepala daerah," ajak Firdaus.
Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. Kini sejumlah tahapan telah dilewati dalam proses politik tingkat kabupaten/kota ini. Di Sulawesi Barat, terdapat empat kabupaten yang menggelar Pilkada tahun ini, yakni Mamuju, Mateng, Majene dan Pasangkayu. (har/red)
