 |
| Korwil JPPR Sulbar Firdaus Abdullah saat mengikuti diskusi, Sabtu, 4 Juni 2020 siang. (Ist/Firdaus Abdullah) |
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Keputusan Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 menjadi tantangan berat buat stakeholder Pilkada. Selain menjaga integritas Pilkada, penyelenggara pemilu juga dituntut memastikan keselamatan warga di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Terkait hal itu, Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Sulawesi Barat mengajak semua pihak untuk menjaga sinergi dalam setiap tahapan Pilkada. "Kita perlu berkolaborasi mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 saat ini," kata Firdaus Abdullah, Kordinator JPPR Wilayah Sulbar dalam diskus JPPR Sulbar Talk melalui aplikasi zoom, Sabtu (4/6/2020).
Firdaus menjelaskan, KPU, Bawaslu dan stakeholder Pilkada lainnya dituntut cermat mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2020. Ia menekankan agar soasialisasi Pilkada secara massif dilakukan terutama melalui sarana digital. Firdaus mengingatkan penting berkolaborasi demi menjaga partispasi pemilih di Pilkada 2020.
Hal senada disampaikan Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulbar Retno Dwi Utami yang juga hadir dalam diskusi virtual yang digagas JPPR ini. Demikian juga Ketua Presidium JaDI Rehang Mas'ud. Retno dan Rehang mengingatkan agar semua pihak mewaspadai munculnya klaster baru penularan COVID-19 di Pilkada.
"Yang paling rentan adalah masyarakat (pemilih), mungkin bagi penyelenggara semua akan dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD), tapi bagaimana dengan pemilih, bagaimana misalnya dengan ibu-ibu yang suka berkerumun. Ini perlu menjadi perhatian agar isu perempuan jadi perhatian serius di Pilkada," ujar Retno.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Sulfan Sulo lebih awal menegaskan, Bawaslu berkomitmen melakukan pengawasan bukan hanya dari segi elektrotal yang menjadi poin utama, tapi juga pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
"Tugas tambahan Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19," kata Sulfan.
Sulfan juga memastikan Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat terhadap bantuan sosial dari Pemerintah. Ia menilai, saat ini ada potensi besar penyalahgunaan bantuan sosial, apalagi di Pilkada di tiga kabupaten di Sulbar diikuti oleh calon petahana.
"Potensi pelanggaran adalah pada pemberian bantuan apabila ditunggangi oleh kepentingan politik yang langsung terjun ke masyarakat terutama oleh petahana. Kita tidak ingin jenis bantuan yang murni dari negara atau pemerintah untuk masyarakat dimanfaatkan oleh kepentingan politik," tegasnya.
 |
| Layar diskusi virtual JPPR Sulbar Talk, Sabtu, 4 Juni 2020. (ist/masalembo.com) |
Di acara diksusi ini juga mencuat isu money politics (politik uang). Sejumlah pihak kuatir, politisasi uang akan meningkat tajam di Pilkada 2020, apalagi masyarakat tengah menghadapi masalah ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Saat ini masyarakat tampaknya sudah tidak takut mati, tapi takut kelaparan," demikian kata Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Sulbar M. Natsir di acara diskusi ini.
Ternyata mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pasangkayu itu juga menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Natsir bahwa mengaku bingung mengapa pemerintah seolah memaksakan pelaksanaan Pilkada di suasana pandemi.
"Kita sendiri di Sulbar melihat tren perkembangan COVID-19 belum menunjukkan landai, bahkan betapa ketatnya di Mamasa namun tetap jebol juga," terang Natsir.
Meski demikian karena sudah menjadi keputusan maka Pemerintah Provinsi Sulbar wajib menyukseskan Pilkada di empat kabupaten; Mamuju, Majene, Mateng dan Pasangkayu. Natsir berharap pelaksanaan Pilkada berlangsung sukses. Target partisipasi pilkada 77,5 persen tentu harus diperjuangkan namun tetap mengutaman keselamatan masyarakat.
Anggota KPU Sulbar Said Usman Umar juga optimis Pilkada terselenggara dengan baik. Saat ini kata Said, KPU di daerah seluruh Indonesia tengah menunggun PKPU terbaru yang akan mengatur pelaksanan Pilkada dengan sistem protokol kesehatan COVID-19. (*)
Laporan: Tim Masalembo.com
Editor: Harmegi Amin
