Dr Muhammad Idris DP, M. Si (Ist)
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan, untuk penerapan PSBB di wilayah Sulbar masih memerlukan analisis pertimbangan yang lebih matang lagi. Hal itu dia katakan saat menggelar rapat terbatas dengan para bupati, Senin (4/5/2020).
"Artinya lebih matang, kita harus melihat dulu seperti apa analisis kemungkinan dampak yang akan terjadi jika PSBB tersebut diterapkan bersama," ucap Muhammad Idris.
Menurut Idris, yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan di perbatasan dan itu perlu ada kerja sama antara provinsi tetangga, untuk selanjutnya akan menjadi pertimbangan Gubernur melakukan MoU. "Kerjasama akan menjadi pertimbangan untuk melakukan MoU pengawasan perbatasan, antara Sulbar-Sulsel, serta Sulbar- Sulteng," ujarnya.
Di kesempatan itu, Idris mengajak enam bupati di Sulbar untuk terus menggelorakan kampanye yang tiada henti, demi memastikan penanganan Covid-19 benar-benarl dilakukan di setiap daerah dengan sebaik-baiknya.
Idris juga mengingatkan, solidaritas antara semua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sangatlah dibutuhkan, sehingga diharapakan hal itu dapat menjadi perhatian bersama.
Masih terkait PSBB, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Muhammad Alief Satria, yang juga hadir dalam pertemuan virtual itu mengatakan, selain melakukan persiapan juga harus melihat sejumlah persyaratan penerapan PSBB.
Untuk penerapan PSBB, kata dia, harus berdasarkan pada sejumlah kondisi, yaitu peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan.
"Memang banyak hal yang harus di persiapkan ketika kita akan menerapkannya. Tapi saya yakin, kalau kita bekerja sama lintas sektor, maka persoalan tersebut bisa kita selesaikan," pungkasnya.
Sementara itu, menurut Direktur RSUD Regional Sulbar dr Indahwati Nursyamsi, untuk kondisi saat ini upaya yang harus dilakukan hanya perlu lokal wilayah saja, atau daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 seperti Mamuju Tengah. Dirinya beranggapan, jangan sampai ketika kebijakan PSBB berlangsung, pemerintah terkendala pada beban pembiayaan yang nantinya akan banyak dikeluarkan.
"Kebijakan PSBB sebagai langkah terakhir, untuk saat ini kita lokal wilayah saja, yang wilayahnya atau clusternya memiliki kasus terbanyak, seperti di Mamuju Tengah. Jadi kalau untuk sekarang kita hanya perlu berupaya memperketat lagi pengawasan dan semacamnya, jangan hanya himbauan saja, namun kita betul-betul ada action di lapangan, sinergi antara provinsi dan seluruh kabupaten," tandas Indah.
Kapala Dinas Perhubungan Sulbar Khaeruddin Anas menilai, Sulbar memang tidak menerapkan kebijakan PSBB, tapi semua proses yang dilakukan selama ini sudah sama seperti hal itu. Misalnya pembatasan pergerakan orang, meskipun penerapannya masih susah untuk dilakukan. Salah satu pertimbangan yang harus di lakukan saat ini harap Khaeruddin, adalah ketegasan untuk bisa menerapkan aturan, kesiapan personil dan perketat pengawasan. (*)
Adventorial
