Tampak Ketua DPRD Siti Suraidah Suhardi saat mengikuti rapat koordinasi virtual dengan jajaran Pemprov dan Pemkab se Sulbar. (Foto: Ist/Diskominfo Sulbar)
MAMUJU, MASALEMBO.COM -
Ketua DPRD Sulawesi Barat St Suraidah Suhardi berharap jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lebih serius dan mampu memaksimalkan penggunaan dana yang ada untuk penanganan pandemi Covid-19.
Suraidah menyampaikan hal tersebut pada rapat kordinasi dengan jajaran Pemprov Sulbar dan Pemerintah Kabupaten yang digelar secara virtual, Senin (4/5/2020). Selain itu, Suraidah mengingatkan agar Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dana Covid-19 yang digelontor untuk mengatasi dampak pandemi saat ini.
“Ikuti petunjuk pemerintah pusat. Karena banyak aturan yang direvisi akibat refocusing anggaran. Terutama APBD kita. Kita harus hati-hati. Karena kalau salah-salah melangkah akan berdampak panjang terhadap perekonomian daerah,” kata Suraidah dalam rapat daring tersebut.
Selain itu, Suraidah mengingatkan kepada pihak eksekutif dengan melihat gejala sosial dan grafik yang terpapar Covid 19, untuk memaksimalkan upaya dalam mendorong Social Safety Net (jaring pengaman sosial) dengan segera.
“Ancaman ngangguran dan kemiskinan terbuka lebar. Jadi ada beberapa hal yang mesti jadi fokus pemerintah kita dalam waktu dekat. Pertama penanganan mereka yang terpapar pada gejala. Kemudian kedua adalah bagaimana bantuan sosial diarahkan untuk mereka yang betul betul terdampak dan ketiga terkait stimulus usaha agar kemandirian ekonomi rumah tangga tetap stabil di tengah krisis ini,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP di kesempatan ini mengatakan, untuk Sulawesi Barat pemerintah daerah terus bekerja maksimal, semua element terkait masih fokus pada tiga aspek; penanggulangan kesehatan, pencegahan penularan Covid-19 dan penyediaan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak virus berbahaya ini.
Namun demikian kata Idris, untuk Sulawesi Barat, penerapan PSBB masih memerlukan analisis dan pertimbangan yang lebih matang lagi. "Artinya lebih matang, kita harus melihat dulu seperti apa analisis kemungkinan dampak yang akan terjadi jika PSBB tersebut diterapkan bersama," ucapnya.
Menurut Idris, yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan di perbatasan dan itu perlu ada kerja sama antara provinsi tetangga, untuk selanjutnya akan menjadi pertimbangan Gubernur melakukan MoU.
"Kerjasama akan menjadi pertimbangan untuk melakukan MoU pengawasan perbatasan, antara Sulbar-Sulsel, serta Sulbar- Sulteng," pungkas mantan Kepala LAN Makassar ini.
Melalui kesempatan itu, Idris mengajak semua pihak untuk terus menggelorakan kampanye yang tiada henti, demi memastikan penanganan Covid-19 benar-benar dilakukan di setiap daerah dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengingatkan, solidaritas antara semua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sangatlah dibutuhkan, sehingga diharapakan hal itu dapat menjadi perhatian bersama. (Adv)
