Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyerahkan sembako kepada seorang di Mamuju. (Foto: Dinas Kominfo Sulbar)
"Insya Allah mulai besok bantuan sembako sudah disalurkan pada seluruh kelurahan di Sulbar. Setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju," kata Ali Baal.
Gubernur mengatakan, pada bulan ini juga, penyaluran bantuan sembako akan dilanjutkan ke seluruh desa yang ada di Sulbar. Bantuan tersebut akan berikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai data dari Dinas Sosial.
"Pemkab bisa menggunakan dana desa sebesar 30 persen, dan itu dipakai selama tiga bulan kedepan," tutur Ali Baal menambahkan.
Selanjutnya, kata Ali Baal, pada bulan berikutnya akan menyusul bantuan sosial atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemberian bantuan berdasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian pada Juli mendatang juga akan diturunkan bantuan dari program Marasa untuk 190 desa di Sulbar.
"Jadi bantuan-bantuan ini kita tidak berikan dalam satu bulan sekaligus, namun disalurkan secara berangsur-angsur agar tidak tumpang tindih. Ini dilakukan agar semuanya berjalan dengan baik," pungkas Ali Baal.
Di kesempatan itu, Ali Baal meminta para bupati se-Sulbar untuk menghimbau masyarakat sabar menunggu dan tidak usah kuawatir untuk tidak mendapatkan bantuan tersebut.
"Semua kabupaten se-Sulbar akan dapat, jadi tolong dihimbau masyarakat untuk bisa sabar," ucap mantan bupati Polman dua periode ini.
Ali Baal juga meminta Kajati, BPK, DPRD Sulbar dan APIP untuk bersama-sama mengawal proses penyaluran bantuan tersebut agar berjalan dengan baik.
Terkait adanya kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) di kabupaten, Ali menyatakan, hal tersebut akan segera dipenuhi sesuai dengan permintaan dari setiap kabupaten.
Sedangkan mengenai realokasi dan refocusing anggaran, Ali Baal juga menghimbau agar kabupaten segera menyelesaikan hal tersebut, sesuai batas akhir yang ditetapkan Mendagri.
Sekretaris Provinsi Muhammad Idris DP yang turut hadir menegaskan, dalam penanganan dampak Covid-19 di Sulbar, baik pada sektor sosial maupun ekonomi melalui pemberian bantuan sosial tersebut, harus satu komando sehingga konsolidasi data antara kabupaten dan provinsi bisa sama.
Idris meminta, konsolidasi data antara kabupaten dan provinsi ini tidak dianggap biasa terutama data berbasis sosial.
Untuk itu, mantan Deputi LAN itu meminta, para bupati mengistruksikan Dinas Sosial, Dinas Koperindag dan Dinas Kesehatan agar benar-benar memberikan data yang terakhir dan valid.
"Hal ini perlu dilakukan sehingga kebijakan yang akan diambil Gubernur Sulbar bisa memenuhi target nasional, tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial yang ganda," ucap Idris.
Kepala Dinas Sosial Bau Akram Da'I menyampaikan, bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 91 ribu rumah tangga sasaran. Sedangkan bantuan hibah dari Kementerian Sosial menganggarkan BLT untuk 75 ribu KK.
"Itu berarti DTKS yang akan dibantu Pemprov Sulbar akan memenuhi dari semua unsur, yaitu bantuan langsung dalam bentuk sembako maupun BLT," kata Bau Akram.
Melalui VC, Bau Akram meminta Dinas Sosial kabupaten untuk secepatnya menindaklanjuti surat dari Kementerian Sosial terkait permintaan data, sehingga proses pemberian BLT tersebut dapat segera dilaksanakan.
"BLT akan diterima langsung oleh masyarakat melalui kantor pos dan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang ada di Sulbar," tambahnya. (Adventorial)
