Siti Suraidah Suhardi (ist)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Meski Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 tengah mewabah, namun sejumlah agenda penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar tetap berjalan meski dengan Work From Home (WFH).
Kini, DPRD Sulbar tengah bersiap menggelar rapat paripurna virtual di tengah pandemi COVID-19. Agendanya mendengarkan penjelasan dari Gubernur Ali Baal Masdar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2019.
Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan rapat paripurna ini sedianya digelar pada 2 April lalu di ruang paripurna. Namun, melihat situasi tidak memungkinkan, paripurna baru bisa digelar secara virtual hari ini pukul 12.30 wita, Senin (6/4/2020).
"Sesuai undangan yang saya edar kita rapat paripurna dari rumah masing-masing. Undagannya sudah kita sebar ke para anggota dewan dan OPD Pemprov," katanya, Minggu (5/4/2020).
Suraidah mengungkapkan, meski digelar virtual, masyarakat dan jurnalis tetap bisa memantau sidang ini. DPRD Sulbar, kata dia, ingin memberi contoh di tengah Work From Home tetap bisa menggelar paripurna.
"Walaupun di rumah pekerjaan tetap kita tunaikan," katanya.
Ketua DPC Demokrat Mamuju ini mengungkapkan, paripurna virtual ini berbeda dari biasanya yang digelar. Pasalnya, sidang akan dipimpin dari rumahnya. "Kalau DPR RI masih di kantor, saya memulai gebrakan baru memimpin sidang dari rumah jabatan. Saya sudah bawa palu sidang dan papan ke rumah biar resmi," katanya.
Sebelumnya, DPRD Sulbar menyoroti lambannya penyerahan LKPj 2019 dari Pemprov Sulbar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3/2014 penyampaian LKPj harusnya disampaikan ke DPRD paling lambat tiga bulan sejak penggunaan anggaran berakhir. Artinya sebelum berakhirnya bulan Maret.
Sekretaris Fraksi Nasdem, Hatta Kainang, secara terpisah mengatakan penyerahan LKPj ini kewajiban konsitusi. Pihaknya memastikan bakal mengkaji secara mendalam capaian APBD 2019 di bawah kepemimpinan Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar.
"Kami akan akan mengukur berdasarkan capain indikator kinerja OPD dan tentu tahun kedua pelaksanaan RPJMD, ” ujarnya (adv)
