Abdul Rahim menyampaikan pandangan melalui video conference pada Musrenbang Provinsi Sulbar, Kamis 16 April 2020. (Foto: Dinas Kominfo Sulbar)
"Kita berharap ini mampu menjawab semaksimal mungkin tentang visi misi besar yang telah ditetapkan bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar," ucap Abdul Rahim saat mengikuti Musrenbang yang digelar secara online guna mencegah penularan Covid-19.
Rahim berharap, Musrenbang tersebut melahirkan dan menentukan program yang mampu menjawab semua kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat Sulbar.
Pada kesempatan itu, Abdul Rahim juga menanggapi mengenai tema yang diusung dalam Musrenbang. Menurutnya, tema tersebut akan lebih bagus apabila ditindaklanjuti dengan komitmen yang kuat dari seluruh OPD yang ada, dengan diarahkan untuk mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Masih kata Abdul Rahim, sejumlah persoalan di Sulbar yang masih dihadapi hingga saat ini perlu pendekatan dalam menentukan skala prioritas pembangunan Sulbar 2021, diantaranya, isu kemiskinn, pengangguran, lapangan kerja yang sangat terbatas, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
"Persoalan-persoalan tersebut harus menjadi arah kebijakan pada 2021, terutama infrastruktur, pendidikan dan yang terpenting adalah kesehatan, sebab Sulbar masih berada pada urutan kedua tertinggi stunting skala nasional dari 34 provinsi di Indonesia," pungkasnya.
Mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar, Abdul Rahim menuturkan, hal tersebut merupakan manifestasi dari kehendak dan aspirasi dari masyarakat, yang ditampung oleh seluruh anggota DPRD Sulbar, baik melalui reses, kunjungan kerja maupun pertemuan informal.
"Pikok-pokok pikiran yang kita serahkan itu, diharapkan menjadi bagian tidak terpisahkan dan penting di dalam proses perumusan program prioritas kita pada 2021. Apabila hal ini dapat diakomodir, maka akan menjadi daya dukung dalam upaya pencapaian strong point pembangunan yang diletakkan bapak gubernur, terutama menjadikan provinsi ini maju dan malaqbi," kata politisi Nasdem itu.
Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana di acara yang sama mengatakan, pelaksanaan Musrenbang akan berlangsung selama tujuh hari kedepan dan dibuka seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin ikut berprtisipasi menyampaikan aspirasi.
Dikatakan Junda, prioritas pembangunan Sulbar 2021 terdiri dari peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan insfrastruktur dasar, pembangunan ekonomi inklusif dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Melalui kesempatan itu, Junda membeberkan, sebanyak 628 usulan yang disepakati bersama di 2021 dari total 1.930 usulan yang disampaikan enam kabupaten se-Sulbar pada 16 dan 17 Maret 2020 lalu. "Usulan-usulan yang disepakati akan menjadi Rencana Kerja (Renja) OPD Sulbar 2021, dengan tetap memperhatikan urutan prioritas dan kapasitas kemampuan keuangan daerah2021," beber Junda.
Adapun rincian usulan dari enam kabupaten di Sulbar yang disetujui, yakni Mamuju; dari 475 usulan terdapat 121 usulan yang disepakati dan tersebar di 32 OPD provinsi. Majene; dari 468 usulan terdapat 99 usulan yang disepakati dan tersebar di 31 OPD provinsi. Polewali Mandar; dari 365 usulan terdapat 115 usulan yang disepakati dan tersebar di 27 OPD provinsi. Mamasa; dari 294 usulan terdapat 157 usulan yang disepakati dan tersebar di 30 OPD provinsi. Pasangkayu; dari 163 usulan terdapat 35 usulan yang disepakati dan tersebar di 10 OPD provinsi, dan Mumuju Tengah; dari 165 usulan terdapat 101 usulan yang disepakati dan tersebar di 32 OPD provinsi.
Sementara itu, untuk pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar, dari total 6.010 usulan yang terinput sebanyak 1.690 yang tidak dapat diakomodir, sedangkan usulan yang perlu dibahas kembali dengan mekanisme hibah/bansos sebanyak 84 usulan dan usulan yang diteruskan ke OPD provinsi untuk ditindaklanjuti sebanyak 4.236.
"Ini berdasarkan hasil verifikasi Bappeda, dan penyampaian pokok-pokor pikiran DPRD Sulbar 2020 tersebut, sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Sulbar 2021," pungkas Junda. (Adventorial)
