Suraidah Suhardi (Ist)
Pasalnya, kebijakan ini telah mengakibatkan seorang pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar menjadi korban dilindas mobil pegawai lain yang mengejar ceklock (absen) pagi.
Suraidah telah mewanti-wanti bahwa kebijakan buka tutup pintu yang berlaku di Pemprov Sulbar berpotensi menimbulkan kecelakaan.
“Dari kemarin kan saya sudah komentari, bahwa kebijakan ini perlu ditinjau. Karena orang itu (ASN – red) sekedar mengejar ceklock (absen). Kalau sudah seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkas Suraidah, Jumat (24/01).
Politisi Partai Demokrat Sulbar itu, menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau, karena pegawai atau ASN sekedar mengejar absen.
Sistem ini juga berdampak pada antrian panjang yang menumpuk di depan gerbang utama pintu masuk kantor gubernur sulbar karena akses masuk pegawai hanya satu pintu dan menanjak.
“Kan kasian, syukur ini orang tidak meninggal, kalau meninggal pasti komplain ke pemerintah, ke kita. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Suraidah.
Sebagaimana diketahui, kebijakan sistem buka tutup pintu yang resmi diberlakukan oleh Pemprov Sulbar, pada jajaran ASN dan tenaga kontrak di lingkup OPD, pagi tadi Jumat 24 Januari 2020, diduga telah menelan korban (kecelakaan).
Gubernur Provinsi Sulbar, Ali Baal Masdar menegaskan tidak akan mengevaluasi kebijakan sistem buka tutup pintu, yang telah diberlakukannya itu, meskipun telah menelan korban, lantaran adanya pegawai yang mengalami kecelakaan.
“Ya Masuk rumah sakit, tidak ada dievaluasi,” ucap ABM, pada awak media, usai menghadiri coffe morning di Kantor DPRD Sulbar, Jum’at, 24/01/20.
Selain itu, ia juga menambahkan tujuan utama diberlakukannya sistem buka tutup pintu tersebut, guna mendorong sikap disiplin pada para ASN maupun tenaga kontrak, di lingkup OPD Pemprov Sulbar.
“Kalau mau disiplin ya harus begitu, kalau mau seenaknya ya seperti sapi, bebas saja keluar masuk,” tutupnya. (adv/awl)
