Temui Syafruddin Kambo, Fahmi: Beliau Tawarkan Pengembangan Ikan Tuna

Tampak bupati Majene Fahmi Massiara (kanan) saat bertemu Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo. (Foto: Humas Setda Majene)

JAKARTA, MASALEMBO.COM - Bupati Majene Fahmi Massiara menemui mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo, Rabu (19/2/2020) sore tadi. Fahmi menemui Syafruddin di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), organisasi yang dipimpin mantan wakapolri itu.

"Kami berbincang dengan suasana santai dan penuh keakraban terkait potensi kelautan yang ada di Kabupaten Majene. Peluang yang ditawarkan oleh beliau adalah pengembangan produk ekspor ikan tuna ke negeri Sakura," kata Fahmi melalui keterangan tertulisnya diterima redaksi masalembo.com, Rabu petang.

Fahmi mengatakan, tawaran dari mantan menteri berdarah Mandar itu sejalan dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Majene dalam program "Revolusi Biru." "Insya Allah pertemuan ini akan memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat nelayan yang ada di Majene," ucap Fahmi Massiara.

Sebelumnya, bupati Fahmi Massiara mendatangi kantor Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (19/2) pagi. Kunjungan itu menindaklajuti hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kemenpanpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 20 Januari 2020 lalu. Hasil rapat tersebut menyepakati penghapusan tenaga honorer.

"Pertemuan itu untuk tindak lanjut penghapusan pegawai Tidak Tetap (PTT) dan lainnya dari Organisasi Pemerintahan dan hanya mengakui PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) sesuai amanat pasal 6 UU 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara," beber Kasubag Protokoler Humas Setda Majene Sufyan Ilbas, Rabu siang.

Bupati Majene menyambangi kantor Kemenpan RB didampingi Kabag Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Majene. Mereka melakukan audience dengan pihak Kemenpan RB terkait hal tersebut.

"Pada kesempatan ini Bupati Majene menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat dapat meninjau kembali kebijakan ini. Mengingat peran dan fungsi tenaga kontrak daerah dan honorer di Pemerintah Kabupaten Majene cukup menopang kinerja pelayanan tupoksi perangkat daerah," ucap Sufyan melalui pesan elektronik WhatsApp.

"Menurut Bupati Majene, Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah idealnya harus mampu memikirkan bagaimana membuat regulasi agar dapat dilakukan pengangkatan secara bertahap tenaga honorer ini menjadi P3K," sambung Sufyan. 

Adapun hasil pertemuan tersebut, lanjut Sufyan, masih menunggu informasi dari bupati dan kemungkinan akan disampaikan langsung setibanya di Majene. (har/red)