"Harusnya Dishub Kabupaten harus segera kordinasi ke Provinsi agar dapat diketahui seperti apa kerjasama yang tertuang dalam MoU," ungkap Herman Yunus, Jumat (07/02-2020).
Anggota DPRD dari Partai berlambangkan Ka'bah ini
Juga mengungkapkan dalam hal pengelolaan pelabuhan milik pemerintah kepada pihak swasta seharusnya dilakukan proses lelang agar publik dan seluruh masyarakat bisa mengawasi bersama-sama.
"Apap pun itu, saat menggunakan fasilitas Negara pihak swasta harusnya melapor ke Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas terkait", tandasnya. (Eds/red)