 |
| Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi dan Kepala Kesbangpol Rahmat Sanusi saat pertemuan kunjungan kerja Komisi I DPRD Sulbar di Majene. (Hendra untuk Masalembo.com) |
Ketua DPRD Sulbar Suraidah, hadir bersama rombongan Komisi I, yakni wakil ketua Hamzah Sunuba serta anggota Komisi I lainnya Firman Argo Waskito, Sabar Budiman serta Dalif Arsyad.
Suraidah di kesempatan ini mengatakan, kedatangannya di Bumi Assamalewuang dalam rangka memonitoring serta mengevaluasi tahapan Pilkada yang akan dilaksakan serentak pada 23 September 2020. "Kita ingin lihat tahapannya (Pilkada Majene) sudah seperti apa, sudah sampai dimana, apakah infrastruktur mulai dari PPK sampai ke PPS sudah terekrut, anggarannya seperti apa," kata Suraidah saat pertemuan di kantor Dinas Kebangpol Majene.
Di kesempatan ini, Suraidah dan anggota Komisi I DPRD Sulbar menggelar pertemuan dengan Ketua KPU Majene Arsalin Aras, serta pihak Dinas Kesbangpol Kabupaten Majene.
"Inilah kami datang, sengaja untuk mendengarkan apa yang menjadi masukan di daerah, apa yang menjadi kendalanya. Tentu kita ingin menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang berkualitas, maka tentu harus dihasilkan melalui mekanisme yang berkualitas pula," ucap Suraidah di awal pertemuan.
Ketua KPU Majene Arsalin Aras menyambut baik kedatangan rombongan Komisi I yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi. Arsalin dikesempatan itu membeberkan bahwa, tahapan Pilkada Majene sudah mulai pada 1 Oktober 2019 lalu. Dimulainya tahapan Pilkada ditandai dengan penandatanganan Narkah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dengan Pemerintah Kabupaten Majene.
"Untuk anggaran kami mengusulkan Rp25 miliar ke Pemkab Majene, namun yang dikabulkan Rp22 miliar," ucap Arsalin.
Arsalin menyampaikan dana Pilkada Majene senilai Rp22 miliar kini dipindahkan dari Bank BPD Sulselbar ke Bank BRI. Pemindahan itu sesuai dengan ketentuan dan koridor hukum yang ada.
 |
| Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi dan Anggota Komisi I DPRD Sulbar lainnya saat kunker ke Majene. (Hendra untuk Masalembo.com) |
"Tahapan Pilkada Majene dimulai sejak penandatangan NPHD pada 1 Oktober 2019 lalu, saat ini KPU Majene sedang melakukan seleksi penyelenggara adhoc tingkat kecamatan yakni PPK," ucap Arsalin melaporkan.
Arsalin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Majene sudah memberikan yang terbaik untuk kesusksesan Pilkada 2020, harapannya semoga Pemerintah Provinsi Sulbar juga memberikan yang terbaik untuk suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulbar Rahmat Sanusi yang turut hadir di kesempatan ini, menyampaikan perhatian khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rahmat mengingatkan bahwa ASN tidak boleh berpolitik praktis, meski ada dan sekuat apapun tekanan dari pimpinan.
"Bahwa ada tekanan dari pemimpin, sekuat apapun itu, tekanan-tekanan dari penguasa, kita jangan berpolitik praktis, karena itu ada larangan yang harus kita hindari," tegas Rahmat.
Bagi ASN yang berniat maju, Rahmat mengatakan hal itu adalah hak bagi mereka. "ASN bisa mendaftar tapi nantinya bulan enam ada tahapan pasangan calon ditetapkan oleh KPU maka seluruh status kepegawaiannya harus mundur dan atau pensiun, begitu pula anggota DPRD," pungkas Rahmat. (adv/red)
