MAJENE, MASALEMBO.COM - Disadari bahwa semakin tinggi suatu capaian, maka tanggung jawab atas capaian tersebut semakin berat, olehnya itu upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan dan menjadi prioritas tahunan.
“Selaku pimpinan daerah dapat menyelesaikan masa tugas pada periode kepemimpinan kami pada tahun 2021, dengan tetap mempertahankan opini WTP sampai kali ke-6 secara berturut-turut,” kata Bupati Majene Fahmi Massiara saat menerimaan Tim Auditor BPK – RI Perwakilan Sulawesi Barat dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan LKPD Tahun Anggaran 2019, di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (29/01/2020).
Dalam sambutannya, Fahmi Massiara menyampaikan dua poin penting terkait visi kepemimpinannya terhadap sektor pengelolaan keuangan di Kabupaten Majene.
Pertama kata dia, Pemerintah Kabupaten Majene sejak 2015 yang lalu telah mendapatkan opini WTP berturut-turut selama 4 tahun.
“Saat itu merupakan awal masa kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati Majene terpilih. Ini merupakan suatu kesyukuran, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Kami menyadari semakin tinggi suatu capaian, maka tanggung jawab atas capaian tersebut semakin berat,” ucap Fahmi.
Olehnya itunya itu lanjutnya, upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus Ia lakukan dan menjadi prioritas tahunan.
“Selaku pimpinan daerah, kami berharap dapat menyelesaikan masa tugas pada periode kepemimpinan ini pada tahun 2021, dengan tetap mempertahankan opini WTP sampai kali ke-6 secara berturut-turut,” tegas Fahmi Massiara.
Hal kedua katanya, dalam RPJMD, Pemerintah Kabupaten Majene dengan tag line visi MP3 Telah dirumuskan pada visi Majene Profesional yang diuraikan ke dalam misi ke-6 bidang tata kelola pemerintahan bersih dan profesional.
“Kami menargetkan kualitas pengelolaan keuangan lebih baik dari tahun ke tahun sehingga opini WTP yang diperoleh dapat dipertahankan,” katanya.
“Namun, penting kiranya saya tekankan secara khusus kepada seluruh SKPD, bahwa opini WTP bukanlah hasil akhir atau tujuan kita, namun sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.
Lebih jauh Fahmi menyebut, dalam merealisasikan target tersebut, maka pemerintah Kabupaten Majene mengambil kebijakan yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, melalui penyediaan SDM bidang akuntansi, perwujudan sarana prasarana yang efektif, baik perangkat maupun regulasi, serta supervisi berjenjang pada aspek tata laksana.
“Inilah kebijakan strategis yang akan dijabarkan ke dalam program prioritas tahunan dengan inspektorat dan BKAD sebagai leading sektor,” tandasnya. (Adv)
