Sekprov Muhammad Idris DP membuka rapat konsolidasi pengusulan hak pengelolaan lahan di d'Maleo hotel Mamuju (Awal S/masalembo.com)
Rapat tersebut merupakan forum bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi data dan informasi secara komprehensif mengenai pengurusan dan penyelesaian penerbitan surat keputusan terkait Hak Pengelolahan Lahan (HPL) dan Hak Pengelolaan Transmigrasi (HPT).
Idris menyampaikan, rapat konsolidasi tersebut adalah suatu solusi terbaik untuk merapikan sejumlah bagian-bagian pengelolaan urusan yang tidak tertata dengan baik mengenai Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Baca juga: Sekprov Idris Berharap 2020 Tak Ada Lagi Sengketa Lahan di Sulbar
“Dalam rapat ini diharapkan pemantapan percepatan penerbitan hak pengelolaan transmigrasi di kawasan transmigrasi tahun 2019 wilayah Sulawesi Barat, dan untuk pencapaian percepatan pertanahan tersebut diperlukan ‘Pemerintah dan University,” kata Idris.
Disebutkan, terdapat empat aspek utama dalam evaluasi lahan transmigrasi yaitu, lahan produktif efisien, landuse inovatif, ekonomi digital dan branding, serta lingkungan berkelanjutan dan aman dari bencana yang kesemuanya itu diperlukan kerjasama dalam pelaksanaan dan pencapaiannya.
Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi Ditjen PKP2TRANS Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, Nirwan Ahmad Helmi menyampaikan, ada 63 kawasan yang menjadi konsen pembangunan transmigrasi yang outcomenya diharapkan dapat mensejahterakan .
“Dengan adanya HPL ini upaya kita untuk mempercepat proses pengusulan hak-hak pengelolaan transmigran bisa terjamin. Saya berharap kita bisa fokus pada persoalan HPL ini, yang nantinya akan diprogram kerjakan untuk usulan-usulan di tahun yang akan datang,” kata Nirwan
Kegiatan diikuti 36 peserta yang terdiri dari peserta pusat, perwakilan dari 10 kabupaten/kota dan tiga provinsi. (awl/hms)
