dr. Patunrengi
MATENG, MASALEMBO.COM -- Terkadang sebagian warga menyebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mateng dengan sapaan RS Satelit.
Bagi yang belum paham tentu akan bingung. Tapi Direktur RSUD Mateng dr Patunrengi menilainya sebagai hal wajar.
Kata dia, rumah sakit ini memang terlahir dengan nama RS Satelit Benteng Tobadak. Seiring terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah, RS ini berubah nama sekaligus beralih status menjadi RSUD Mateng.
"Peralihan nomenklaturnya sekitar tahun 2013. Sejak itulah kita mulai berbenah," tutur dr Patunrengi mengisahkan riwayat peralihan status RSUD Mateng.
Jadi, lanjut direktur, jika masih ada masyarakat menyebut rumah sakit ini dengan nama lain, itu wajar. Sebab nama Satelit sudah terlanjur melekat diingatan mereka.
"Saya pikir semua itu tidak menjadi soal. Yang pasti pengelolaan rumah sakit kita telah beralih ke tangan Pemkab Mateng," jelasnya.
Tapi direktur berharap, suatu saat RSUD Mateng diberikan nama khusus. Itu salah satu impiannya. Namun nama yang akan diusulkan akan diambil dari salah satu pahlawan yang resmi diperdakan di daerah ini. Olehnya Patunrengi berharap, legislatif segera melahirkan perda pahlawan, sehingga dirinya lebih mudah memilih salah satu nama dari pahlawan tersebut.
Terkait kesiagaan tenaga medis, menurut Patunrengi, dua tahun terakhir RSUD Mateng telah menempatkan 4 tenaga spesialis. Mereka disiagakan untuk mengawal pelayanan kesehatan setiap hari. Diantaranya tenaga spesialis bedah, penyakit dalam, kebidanan dan anak.
"Ada juga satu tenaga khusus penunjang anestesia atau ahli bius," terangnya.
Sedangkan tenaga spesialis rontgen, kulit dan jantung, menurut direktur, belum berlaku setiap hari. Sehubungan spesialisnya masih dikerjasamakan provinsi.
"Makanya kita masih menyesuaikan waktunya," papar dr Patunrengi.
Namun status dokter spesialis itu, diakui direktur belum definitif. Kendati demikian mereka sudah dianggap dokter tetap, sebab selama menjalani masa kontrak kerja, semuanya menetap di daerah itu.
Ia berharap Kementerian Kesehatan masih melanjutkan penugasan keempat dokter spesialis tersebut. Termasuk satu tenaga kontrak spesialis anak yang kini dalam tanggungan pemerintah daerah.
"Program ini masih ada, maka itu kita berharap penugasan dokter spesialis dari kemeterian masih berlanjut," tutupnya. (jml/riz)
