Massa menggelar aksi unjuk rasa menuju kantor DPRD Mamasa (Frendy Cristian)
Aksi yang dilakukan puluhan warga ini, dimulai di Simpang Lima Kota Mamasa kemudian long march ke gedung DPRD. Dalam aksinya mereka menyampaikan protes terkait pembangunan jalan di Kecamatan Sesenapadang (Sespa) yang mereka nilai dikerja asal-asalan.
Dalam pernyatan sikapnya, warga memprotes proyek pembangunan jalan beton dan talud yang dikerjakan CV Balla Perkasa di Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang. Proyek ini yang menggunakan aggaran DAK Pemkab Mamasa senilai Rp5,8 miliar tahun anggaran 2019.
Kordinator Aksi, Yustianto mengatakan, ada beberapa item pekerjaan yang dianggap tidak beres. Hal itu didasarkan temuannya. Seperti beton yang patah dan retak, timbunan yang digunakan bukan sirtu, persimpangan jalan di depan SMP Sespa sempit serta timbunan yang tidak diwalas.
“Porsir campuran beton tidak sesuai, papan proyek tidak mencantumkan volume pekerjaan, serta badan jalan tidak jug memiliki bahu jalan,” kata Yusdianto.
Di kantor DPRD, mereka ditemui sekitar 15 orang anggota dewan, termasuk Ketua Sementara dan Wakil Ketua Sementara Orsan Soleman B dan David Bambalayuk. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan ke DPRD Mamasa yakni :
1. Mendesak DPRD Mamasa meminta BPKP Sulbar melakukan pemeriksaan atau audit pekerjaan betonisasi jalan Orobua-Orobua Timur.
2. Mendesak DPRD Mamasa membentuk tim pencari fakta yang bersifat internal nan independen terhadap pekerjaan itu,
3. Meminta Bupati Mamasa melakukan pemeriksaan dan pengawasan melalui dinas terkait yakni PU dan Inspektorat,
4. Meminta kepala Kejari Mamasa melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan betonisasi jalan Orobua-Orobua Timur.
5. Memint Tim pencari fakta DPRD dan Dinas PU serta Inspektorat untuk turun langsung ke lokasi bersama masyarakat, selanjutnya merekomendasikan hasil temuan.
Dari hasil pertemuan dengan DPRD melahirkan beberapa kesimpulan diantarannya DPRD bersedia memanggil PU, pihak kontraktor dan konsultan pengawas.
"Kita akan panggil besok," ungkap David Bambalayuk saat memimpin rapat dengar pendapat menggantikan Orsan Soleman siang tadi.
David menegaskan, DPRD akan meminta BPKP melakukan pemeriksaan jika PU, Inspektorat dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
"Soal ini nanti kita lakukan koordinasi, karena nanti PU dan yang lain tidak bisa baru kita memanggil BPKP," ujar David. (frd/har)
