Kabid Anggaran Badan Keuangan Mateng Imansyah, tengah menjelaskan manfaat inovasi SiLINCAH.
MATENG, MASALEMBO.COM -- Sistem Layanan Pencairan Tanpa Hambatan (SiLINCAH) yang digagas Kepala Bidang Anggaran, akan sangat membantu masyarakat memudahkan mencairan dana di Badan Keuangan Mamuju Tengah (Mateng).
Kabid Anggaran Imansyah menjelaskan, SiLINCAH adalah sebuah system yang dapat mengefisiensi waktu pencairan dana. Sistem ini akan dilayani melalui tandatangan elektronik yang diaplikasikan pada proses pencairan. Seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Metode ini dapat membuka pelayanan tanpa kenal waktu dan tempat. Jadi kapanpun dan dimanapun tetap bisa dilakukan. Sebab tandatangan pejabat yang dibutuhkan, tidak lagi tertunda lantaran dinas luar atau karena mengikuti kegiatan lain.
Selain itu, SiLincah juga akan berdampak positif pada individu dan organisasi, terutama masyarakat. Karena aplikasi ini ini sangat menghemat waktu. Realisasinya lebih cepat, tertib, transparan, mengurangi gratifikasi, menghilangkan pelayanan tebang pilih, dan aman. "Tentu pula akan memberikan dampak efesiensi anggaran operasional SKPD," jelas Imansyah.
Inovasi SiLINCAH ini akan bergandengan Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mateng. Sebab SiLINCAH sejalan program Laporan Pelaksanaan Pengadaan Penandatanganan Sertifikat Elektronik dan Otoritas Sertikat Digital berbasis E-Govermen yang dijalankan Kominfo.
Inovasi SiLINCAH dibuat karena saat ini pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat berusaha untuk memperjuangkan reformasi yang akan membawa perubahan dalam pelayanan publik. Sesuai semangat dan amanat Undang-undang tentang Keuangan Negara, yang pengelolaannya harus dilaksanakan cepat, tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Tentunya dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan dan asas manfaat untuk masyarakat.
Menurut Imansyah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Khususnya dalam proses layanan pencairan anggaran yang transparan dan efesien.
Kabid Anggaran Imansyah (Kiri) tengah berdiskusi disela sosialisasi penerapan sertifikat elektronik yang diselenggarakan Kominfo Mateng.
Ia menyadari bahwa pelaksanaan layanan pengelolaan keuangan daerah, terkhusus layanan pencairan anggaran OPD di Mateng, saat ini belum sepenuhnya mencerminkan layanan prima. Karena proses pencairan saat ini masih sangat bergantung pada kehadiran pejabat untuk penandatangan dokumen pencairan di kantor. Seperti SPD, SPP, SPM dan SP2D.
Kondisi demikian, lanjut Imansyah, menyebabkan tidak efektifnya layanan pencaiaran pada masyarakat. Sehingga jadwal kegiatan SKPD kadang tidak terpenuhi. Kadang pula terjadi manipulasi tandatangan dokumen pencairan, dan terjadi proses pencairan yang mengharuskan tatap muka.
Untuk mewujudkan harapan terbaik warga maka perlu dilakukan perubahan. Jika selama ini pelayanan pencairan anggaran dilakukan dengan pola tatap muka, maka kali ini beralih menjadi pelayanan digital. Yaitu menggunakan tandatangan elektronik melalui penerapan SiLINCAH. Inovasi tersebut rencana dilaunching waktu dekat ini. "Kemungkinan hari Selasa atau Rabu," jelas Imansyah. (jml/riz)
