MAJENE, MASALEMBO.COM - Bupati Majene Fahmi Massiara masuk nominasi peraih penghargaan Indonesia Awards 2019 yang diselenggarakan stasiun televisi nasional iNews TV Jakarta. Masuknya bupati Majene dalam dominasi lantaran dinilai berhasil mengentaskan devisit APBD dan berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Dilansir situs resmi Pemkab Majene (humas.majenekab.go.id), proses seleksi nominator Indonesia Awards 2019 I News TV, telah berlangsung sejak Juli hingga September 2019. Pada 26 September, juga dilakukan penjurian.
Kepala Biro iNews TV Sulawesi Barat Anugrah membenarkan informasi tersebut. Dikonfirmasi via telepon, Angurah mengatakan, malam penganugrahan akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2019 di Jakarta Concert Hall iNews Tower lantai 14 MNC Center Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat.
Menurut Anugrah, bupati Fahmi Massiara dinilai berhasil menekan devisit APBD dan mengendalikan inflasi daerah. Hal itu didasarkan pada penelitian tim iNews yang dilakukan beberapa bulan terakhir.
"Salah satu indikator yang kita lihat baik dari tim redaksi pusat maupun biro Sulbar adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemarin waktu workshop kita mendapat informasi bahwa beliau (bupati Majene) berhasil menangani dengan baik defisit yang selama ini terjadi di Kabupaten Majene," ungkap Anugrah.
Selain persoalan devisit dan pengendalian inflasi, Fahmi juga dinilai mampu menuntaskan utang Pemda kepada pihak ke tiga, membangun penguatan ekonomi daerah, serta sukses berinovasi melalui program revolusi hijau, revolusi biru dan revolusi pariwisata dan industri kreatif.
"Majene telah meraih WTP 4 tahun berturut-turut. Termasuk peningkatan hasil evaluasi SAKIP pada awal kepemimpinan," tutur Anugrah.
Berangkat dari predikat C di Tahun 2017 lanjutnya, kemudian Majene naik peringkat ke predikat kategoei B di 2019. Pemkab Majene juga sukses menerima penghargaan dari Bank Indonesia KPW Sulawesi Barat sebagai kabupaten terbaik dalam upaya pengendalian inflasi 2017 dan 2018, serta dua tahun berturut-turut masuk nominasi TPID Award sebagai kabupaten berperstasi non IHK wilayah Sulawesi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (har/red)
