Sekprov Sulbar Jadi Narasumber FGD Transmigrasi di UGM Yogyakarta

Muhammad Idris DP saat menjadi pembicara di FGD kampus UGM Yogyakarta (Foto: Kominfo Sulbar)

YOGYAKARTA, MASALEMBO.COM - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP menjadi salah satu narasumber Forum Group Discussion (FGD) II Penyusunan Arah Kebijakan Pengembangan Transmigrasi 2020-2024. FGD berlangsung di auditorium Merapi, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (29/6/2019). 

FGD mengusung tema "Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Era Baru Transmigrasi 4.0."

Idris menjadi narasumber dari tiga narasumber lain, masing-masing Ketua Tim Advisor Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Prof. Dr. Haryono Suyono, Direktur Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Fakultas Geografi, UGM, Prof. Suratman, M.Si.

Baca juga: Sulbar Masih 'Welcome' untuk Program Transmigrasi, Ini Alasannya

Jejering Kemitraan Dorong Produktifitas Transmigrasi Sulbar

Sekprov Sulbar Muhammad Idris di kesempatan ini menyampaikan, sejak terbentuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) tahun 2006-2019, telah dibangun UPT di enam kabupaten, yaitu UPT Botteng Kabupaten Mamuju (2006-2011), UPT Patambanua, Kabupaten Polman (2004-2009), UPT Lakahang Kabupaten Mamasa (2007-2012), UPT Sinyonyoi, Kabupaten Mamuju (2009-2019), UPT Botteng Passembuk, Kabupaten Mamasa (2011-2017), UPT Ulumanda (2011-2018).

"Sejak pembangunan transmigrasi di Sulawesi Barat telah mendorong terbentuknya dua daerah baru yaitu Kabupaten Mateng dan Mamuju Utara yang terdiri 80 desa dan 12 kecamatan," sebut Idris.

Masih kata Idris, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan tansmigrasi. Pertama, belum terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi, sebagai akibat dari belum adanya SPM di kawasan transmigrasi yamg sesuai dengan SPM sektor nasional mendukung era 4.0. 

Kedua, semakin terbatasnya kesediaan lahan yang memenuhi unsur 2C (clean and clear), dan 3L (layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan).

Ketiga, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ketransmigrasian secara lintas sektor. 

Keempat, masih terbatasnya kontribusi kawasan transmigrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan dan tantangan terakhir adalah belum optimalnya data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan yamg sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan. (rls/har)