Herman Haeruddin, M. Pd
Di Kabupaten Majene misalnya, mayoritas berpenduduk Islam sudah mulai krisis imam sholat di beberapa desa. Masjid-masjid yang megah dibangun di pedesaan namun sulit mendapatkan imamnya, sebab syarat imam sholat tidak seperti mengurus berkas calon Badan Permusyawatan Desa (BPD).
Di beberapa mesjid yang penulis ketahui sudah bertahun-tahun tidak memiliki imam pasca meninggal imam tua, sehingga setiap waktu sholat orang baku dorong-dorong untuk menjadi imam. Mungkin hal ini sesuai dengan sabda; Salamah binti al-Hurr ra meriwayatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya, salah satu tanda-tanda kiamat adalah nanti orang-orang akan saling mendorong untuk menjadi imam di masjid, namun mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menjadi imam” (HR. Abu Daud. Mata rantai periwayat hadits ini dipermasalahkan).
Untuk menjadi imam sholat memang berat sebab harus memiliki hafal Quran yang mumpuni, bacaan tajwidnya bagus dan penuh kesakralan sebab dia akan menjadi juru kunci do,a di dalam masyarakat.
Namun penulis menilai bukan hanya persoalan di situnya tapi juga permasalahan nilai ekonomi dan bargaining politik, imam sholat separuh waktu melayani masyarakat, di hampir semua kegiatan. Hadir lima kali sehari pemimpin sholat di mesjid, pesta perkawinan, pesta rakyat, pesta penen, barsanji, akikah, khatam Alquran, orang meninggal sampai baca seratus harinya dan masih banyak lagi yang harus dihadiri oleh pak imam. Sementara tidak mendapat gaji dari pemerintah.
Bila dibandingkan dengan aggota BPD dan kepala dusun yang minim kerja banyak gaji sangat jauh dari prinsip keadilan. Mereka pun dipasilitasi dengan kendaraan dinas dan gaji yang sangat memuaskan. Andaikan juga imam diberikan kesetaraan seperti demikian tentu kita tidak akan kewalahan mencari imam mesjid sebab akan banyak termotivasi untuk jadi imam. (*)
