Mahasiswa mamasa saat menggelar aksi unjuk rasa (Frendy Cristian/Masalembo.com)
Para pengunjuk rasa menamakan diri Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mamasa. Mereka memulai aksinya di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamasa, sementara pendemo lainnya adalah Front Perjuangan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Mamasa memulai aksi di simpang tiga kota Mamasa.
Selanjutnya, kedua kelompok demonstrasi ini masing-masing melakukan long murch menuju kantor Bupati Mamasa.
Dua organisasi yang melakukan aksi ini hampir memiliki tuntutan yang sama. Diantaranya menuntut pemerintah mewujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis. Pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah mencabut UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pemerataan fasilitas pendidikan dari pelosok dengan kota di Kabupaten Mamasa serta pemberian kesejahteraan bagi guru honor di Mamasa. Tuntutan lainnya adalah mengentaskan anak putus sekolah di daerah ini.
Sekretaris Jendral Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Mamasa Boby Harianto yang bergabung dalam Front Perjuangan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Mamasa mengatakan, pendidikan adalah hak dasar manusia dan telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pihknya menuntut pemerintah agar menghentikan liberalisasi pendidikan.
"Cabut Undang-undang nomor 12 tahun 2012 dan pemerintah harus memberikan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat terlebih masyarakat yang kurang mampu," kata Boby.
Boby mengatakan, pemberian pendidikan gratis ini sudah tercantum dalam visi misi Bupati Mamasa saat menjadi calon waktu lalu. Namun, kenyataan yang ia temukan berbanding terbalik dengan cita-cita dan harapan rakyat itu.
"Kami akan terus berjuang hingga semua tuntutan ini direalisasikan Pemerinta Daerah Kabupaten Mamasa," tutur dalam orasinya.
Boby mengancam akan terus melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka enggan dipenuhi. (frd/har)
