Harmegi Amin
(Pemimpin Redaksi Masalembo.com)
(Pemimpin Redaksi Masalembo.com)
BELAKANGAN ini bangsa kita banyak dirundung gesekan perbedaan-perbedaan pandangan politik. Dalam diskursus kebangsaan akhir-akhir ini tampak adanya pihak yang ingin mencoba "menggoyang" dasar negara Pancasila. Tetapi, saya begitu percaya para founding father kita telah mengukuhkan dasar negara Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang tak akan goyang. Mengapa? Karena dia lahir bukan dari ideologi bangsa lain, tetapi nafas hidup bangsa kita sendiri, Indonesia.
Tulisan ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada Dewan Pers Indonesia yang memberikan kehormatan hadir di Pelatihan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara yang mempertemukan 113 wartawan Se-Indonesia. Sungguh beruntung saya bisa hadir dan mengikuti kuliah Kepala Humas Mahkamah Konstitusi Bapak Dr Fajar Laksono di aula gedung Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 24 April. Profesi jurnalis yang saya geluti inilah yang mengantarkan ke Pusdiklat lembaga tinggi negara yang berperan menjaga konstitusi negeri ini. Setidaknya, dari forum itu saya makin menyakini bahwa Pancasila kita memang benar sebagai penjelmaan identitas warga bangsa. Ia adalah satu kesatuan holistik bangsa Indonesia yang oleh Bung Karno disebut sebagai satu kesatuan national state.
Pak Fajar Laksono mengingatkan saya pada sejarah, betapa para pendiri bangsa ini secara paripurna mengambil jalan benar. Mereka berkorban merumuskan Pancasila demi bangsa yang besar ini. Merumuskan Pancasila demi merekatkan berbagai kultur dan entitas sosial di negeri ini.
Tidak keliru kala itu, panitia sembilan BPUPKI berbesar hati menyoret tujuh kata yang kita kenal dengan piagam Jakarta. Alasannya nilai-nilai dalam piagam Jakarta tidak kurang dengan kehadiran Pancasila yang kita pedomani sampai hari ini.
Bahwa pengorbanan para pendiri bangsa tidak keliru hanya karena membuang tujuh kata yang bernafas Islam. Sebab jelas konstitusi kita begitu dijiwai oleh semangat ketuhanan.
"Terlepas dari agama apa, konstitusi kita memang berlandaskan nilai ketuhanan," kata Pak Fajar Laksno saat menguraikan segitiga nilai Demokrasi-Nomokrasi-Teokrasi. Ia menyebut dari segitiga itulah Pancasila lahir.
Kajian ini sekaligus menjawab diskursus kebangsaan hari ini, dimana sebagian kecil anak bangsa masih mempertanyakan Pancasila dari sudut teologis. Iya. Masih ada saja saudara sebangsa yang tergoda gerakan politik trans nasional bernafas agama yang dapat mengancam Pancasila kita. Bukankah itu sudah menjadi diskursus lama yang telah ditinggal? Para pendiri bangsa sudah bulat memilih Pancasila dan ini saatnya untuk menghentikan pengaruh apapun yang dapat menggoyah, toh Pancasila lahir dari nilai teokrasi yang dibaca jelas Pak Fajar.
Sejatinya, bacaan itu pula diteruskan kepada seluruh anak bangsa agar mereka tahu bahwa nilai Pancasila adalah nilai ketuhanan, bukan ideologi ateis atau pandangan amoral apalagi thoghut. Wartawan setidaknya 113 peserta pelatihan ini sejatinya ikut berperan menyampiakan risalah ini kepada senegap warga bangsa sebgai wujud tanggung jawab pers Indonesia akan bangsanya. Lagi pula UUD 40 Tahun 1999 yang selama ini menjadi senjata insan pers dengan tegas memberi tugas edukasi publik kepada media dan tentu saja wartawan Indonesia di dalamnya.
DeskriThoghuWartawan paling tidak peserta pelatihan di Cisarua saya kira harus turut berperan menyampaikan pesan itu sesuai fungsi edukasi media dan tanggung jawab moral kebangsaan wartawan Indonesia atas negerinya.
Pesan itu penting karena tak ada pilihan lain selain mengembalikkan semangat ber-Pancasila bagi segenap warga bangsa, terkhusus bagi anak negeri yang digoyang paham trans nasional, janji khilafah atau semacamnya. Kita semua perlu bergembira seperti gembiranya para pendiri bangsa saat meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa ada perbedaan pandangan kala itu, sudah selesai. Biarkanlah sejarah mencatat betapa para tokoh bangsa berkorban mengakhiri perbedaan pandangan kala itu. Biarkanlah sejarah mencatat betapa Ki Bagus Hadikusumo yang awalnya begitu tangguh mempertahankan piagam Jakarta tapi akhirnya berbesar hati bahwa Pancasila lebih Indonesia dari tujuh kata dalam piagam itu. Biarkanlah Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah yang berjuang keras memasukkan Islam ke dalam dasar negara tapi akhirnya menafsirkan Pancasila sesuai dengan jiwa Islam.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Buya Hamka adalah Tauhid, Lailaha Illalah. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Tauhid. Sila inilah yang menjadi sumber empat sila lainnya (Catatan Hamka dalam Pancasila akan Hampa Tanpa Ketuhanan yang Maha Esa).
Masih Banyak Kelemahan
Pancasila sebagai jati diri bangsa dan menjadi dasar negara adalah final. Ia kemudian melahirkan konstitusi negara yang oleh Prof Susi Dwi Hariyanti (guru besar Universitas Padjajaran) masih memiliki banyak kelemahan. Itu tak bisa diingkari. Satu diantaranya menurut Susi terkait penafsiran dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Secara teknis yang tampak di mata kita sistem perekonomian kita justru mengarah ke liberalisme. Tapi, saya setuju itu hanyalah urusan salah tafsir.
“Yang terjadi saat ini Pasal 33 UUD 1945 terjadi salah tafsir,” ujar Susi saat menyampaikan materi di kegiatan yang sama di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.
Contoh lain atas kelemahan implementasi Pancasila kita adalah sistem demokrasi yang masih jauh dari kehendak Pancasila itu sendiri. Di ajang Pemilu dan Pilkada misalnya, masih terlalu mahal dan menuai berbagai masalah. Meski demikian kita tetap berkeyakinan bahwa Pemilu dan Pilkada sebagai satu bagian kecil dalam demokrasi sedang menuju ke jalan yang dikehendaki Pancasila.
Dalam materi Prof Susi juga menjelaskan tentang pengertian konstitusi dan konstitusionalisme yang amat penting dipahami semua warga bangsa demi berjalannya kehidupan bernegara yang baik dan sejahtera. Tentu saja semua setuju sebab konstitusi pada dasarnya merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi. Karakter aspirasi ideologi berarti suatu konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara.
Akhirnya, penulis hanya bisa mengajak segenap warga bangsa untuk merawat Pancasila dasar negara, sembari membetulkan konstitusi kita yang masih dianggap keliru. Semoga panjang umur bangsa Indonesia. (*)
