Ilustrasi penyaluran beras rastra (liputan6.com)
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Polman Muh Yusuf, Rabu (15/5/2019).
Yusuf mengatakan, program rastra akan dialihkan menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT). Untuk di Provinsi Sulbar kata dia, sudah dua kabupaten yang siap beralih dari bantuan rastra ke BPNT yaitu Kabuputen Polewali Mandar dan Mamuju Tengah.
Yusuf menjelaskan, data penerima bantuan rastra di Polman sebanyak 36.079 KPM, tersebar di 16 kecamatan. Melalui program BPNT ini Dinas Sosial akan bekerja sama bank BRI dengan menyediakan sebuah kartu seperti ATM. Setiap bulannya, otomatis akan terisi saldo sebanyak Rp110 ribu.
"Itu nanti yang akan digesek melalui mesin seperti ATM sehingga keluar uang tersebut," jelasnya, ditemui di kantornya Jl H.A. Depu Polewali.
Menurut Yusuf, bank akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dinamakan "e-warung" untuk menyiapkan bahan kebutuhan pokok penerima rastra, seperti beras, gula pasir dan bahan pokok lainnya.
"Di situ nanti, e-warungnya lengkap, ada sembako, jadi nanti masyarakat sendiri yang memilih beras yang mana, apakah kualitas bagus, atau sedang, atau yang biasa," sambungnya.
Yusuf menilai, BPNT ini merupakan suatu ivovasi dan terobosan baru yang sangat baik oleh Kementerian Sosial, sehingga tidak adalagi kecuruangan yang mungkin terjadi.
"Mungkin karena terlalu banyak laporan kesana (Kementerian, red). Contohnya di kampung, seharusnya penerima mendapatkan 10 kilogram namun masih ada yang dibagi lagi oleh kepala lingkungan dan keluarahan agar terbagi rata, padahal cara ini salah sebab dalam BDT yang berhak menrima bantuan sosial adalah warga yang betul-betul terdaftar," katanya.
Mengenai masalah kendala bagi masyarakat yang jauh dari perkotaan, pihak bank akan menanggung segala pendataannya. Pihak bank akan turun ke lapangan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Jadi kemarin kami sudah rapat, sudah ada 16 pihak ketiga yang siap bekerjasama menjadi e-warung. Di kampung-kampung juga ada e-warung yang ditunjuk sebagai tempat membeli barang sembakonya," imbuhnya.
Namun yang menjadi kendala lanjut Yusuf, adalah semua data yang menerima bansos ini harus melalui bazis daerah terpadu (BDT). Lambat laun Dinas Sosial akan bekerja sama dan sharing dengan petugas di PKH, sebab kadang ditemukan di lapangan ada warga yang menerima rastra namun tidak menerima PKH.
"Nah idealnya ini, ketika dia menerima PKH otomatis dia juga mendapatkan rastra, sehingga jumlah penerima PKH dan rastra tetap sinkron dan sama, karena tujuannya di sini kan untuk mensejahterahkan masyarakat miskin," tandasnya.
Dikatakan Yusuf lebih lanjut, jika program ini jalan, ada hal menjadi kekuatiran karena program ini memakai kartu yang menggunakan nomor PIN. "Jangan sampai di salah gunakan oleh pihak pihak lain," ucapnya.
Kendati demikian, Yusuf mengaku pihaknya akan tetap mengawal melalui peranan dari TKSK. Kata dia, pendamping harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak sembarang memberi kartunya kepada orang lain.
Yusuf menyampaikan, saat ini masih ada data yang tidak sinkron sehingga masih ada perbaikan.
Mengenai masih banyaknya warga yang tidak menerima bantuan, ia mengatakan pihaknya hanya menerima daftar nama penerima rastra, sementara data tersebut langsung dari Kementerian Sosial.
"Harusnya data dari PBS itu selalu update setiap tahunnya agar data tersebut valid. Misalnya keluarga tersebut telah pindah ke daerah lain harusnya namanya sudah dicoret dari daftar penerima, lalu pihak kepala lingkungan, lurah atau kepala desa harus berani mencoret dan mendata warganya yang betul-betul layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan tersebut," tutupnya.
Terpisah, Kepala Bulog Sub Drive Polman, Hastuti Handayani mengatakan, pihaknya hanya menunggu kebijakan dari pemerintah, apakah program tersebut dilanjut atau disetop karena ada informasi program beras rastra akan berhenti.
"Kami juga tetap menunggu konfirmasi dari Dinas Sosial, apakah Bulog yang tetap menyediakan berasnya atau tidak," kata Hastuti.
Hastuti menjelaskan, untuk pemberian beras rastra di tiga wilayah kerjanya, Kabupaten Polman akan berakhir pada bulan Mei, sementara Kabupaten Mamasa dan Majene bulan Juni mendatang.
Ia juga mengaku, sangat mendukung program BPNT yang akan menggantika program rastra, sebab program ini telah diterapkan untuk pulau Jawa, sementara di Sulawesi masih ada beberapa wilayah yang masih memberlakukan rastra diantaramya Palopo, Bulukumba dan beberapa kabupaten lainnya.
"Ini tergantung dari wilayah kabupaten masing-masing apakah bersedia atau tidak menerapkan program tersebut," tutur Hastuti. (ant/har)
