Mahasiswa gelar aksi unjuk rasa. Mereka membentang spanduk 'Tuntaskan Mafia WTP". (Frendy Cristian/masalembo.com)
MAMASA, MASALEMBO.COM - Puluhan Mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan mendatangi kantor Bupati Mamasa, Jumat (15/2/2019). Mereka menuntut perbaikan pembagunan di berbagai sektor, mulai pendidikan, kesehatan serta pembagunan insprastruktur yang dinilai tidak berjalan baik.
Aksi ini dilakukan puluhan mahasiswa LMND dan GMKI Cabang Mamasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA). Selain menuntut persoalan pembagunan mereka juga memberi piagam penghargaan kepada pemerintah daerah. Piagam yang diberikan berupa plakat bertuliskan Wajar Tanpa Pembangunan (WTP). Hal itu dilakukan lantaran kecewa terhadap pemberian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK terhadap Pemda Mamasa.
Mereka menilai WTP yang diperoleh dari BPK kepada Pemda Mamasa tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, lantaran sejumlah pekerjaan proyek masih kebanyakan ditemukan bermasalah karena dikerja asal-asalan dan hanya merugikan masyarakat.
Aksi ini sempat memanas hingga adu mulut tak terhindarkan dengan sejumlah pegawai dan aparat keamanan dengan mahasiswa. Puluhan masiswa yang hendak masuk ruangan kantor Bupati Mamaasa sempat dihadang oleh petugas hingga adu mulut tak terhindarkan. Namun, tak berlangsung wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda bersedia menemui mahasiswa hingga situasi meredah.
Yermia, kordinator aksi mengatakan, perestasi yang diberikan Pemda Mamasa dari BPKP dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
“WTP itu sangat berbanding terbalik dengan kenyataan, masih banyak rakyat Mamasa yang belum menikmati pembagunan mulai dari pendidikan, kesehatan serta pembagunan infrastruktur seperti di daerah-daerah terpencil. Belum lagi sejumlah pekerjaan proyek yang dikerjakan asal-asalan masih banyak ditemukan masyarakat,” ungkapnya.
Penyampain asipirasi mahasiswa ini di terima Wakil Bupati Martinus Tiranda.
Wakil Bupati Martinus Tiranda mengungkapkan, pemberian penghargan kepada pemerintah dengan Wajar Tanpa Pembagunan adalah hak mahasiswa untuk menilai. Ia menggapap hal tersebut upaya mahasiswa memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar bekerja lebih baik kedepan.
“Pengahargan Wajar Tanpa Pembagunan yang diberikan masiswa kepada Pemda itu positif saja karena itulah penilaian dari mahasiswa kepada Pemda. Meskipun itu sedikit menyakitkan karena penilaian BPK kepada Pemda Mamasa adalah Wajar Tanpa Pengecualian, namun penilaian mahasiswa juga akan menjadi masukan kami untuk peyempurnaan pelaksanaan pembagunan kedepan,” kunci Marthinus. (frd/har)
