Fahri Hamzah di sela acara deklarasi Garbi Sulbar di hotel d'Maleo Mamuju (Foto: egi/masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Pemerintah menegaskan tidak akan mencabut moratorium pembentukan provinsi dan kabupaten hingga Pilpres 2019. Lalu bagaimana nasib usulan DOB Kabupaten Balanipa selanjutnya?
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ketika berkunjung ke Mamuju, Senin (11/2) mengungkap, meski DPR RI sudah bulat menyetujui moratorium pemekaran DOB dicabut, namun pemerintah masih menolak pemekaran. Fahri bahkan menyebut presiden Jokowi penakut, tak berani melakukan pemekaran padahal sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat.
"Saya sudah mengupayakan termasuk Balanipa masuk dalam prioritas, tapi Pak Jokowi gak berani bikin pemekaran," kata Fahri menjawab wartawan terkait DOB Balanipa yang sebelumnya pernah dikunjunginya pada Mei 2015 lalu.
Politisi Senayan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, DPR RI telah menyelesaikan daftar DOB termasuk Balanipa, namun keputusan presiden melanjutkan moratorium pemekaran menjadi nasib 'malang' terwujudnya kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Barat ini.
"Jadi salah satu evaluasi negatif kita terhadap Pak Jokowi adalah karena dia takut dengan pemekaran," ucap Fahri usai deklarasi Gerkan Arah Baru Indonesia (Garbi) Sulbar di hotel d'Maleo Mamuju, Senin malam.
"Saya meminta, presiden yang akan datang, yang terpilih, harus punya komitmen untuk memulai daerah otonomi baru," lanjut pendiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.
Dikatakan Fahri, persoalan anggaran menjadi alasan pemerintah menolak DOB. Padahal kata dia, DOB bukan untuk membagi-bagi uang melainkan demi terwujudnya kemandirian daerah. "Orang tuh gak minta uang, minta kewenangan lebih supaya bisa mengurus dirinya sendiri," ucapnya.
Menurut Fahri, Indonesia yang luas memerlukan sedikitnya 50 provinsi. Hal demikian dimaksudkan untuk semata-mata demi kesejahteraan rakyat. "Luas kita itu, penduduk kita itu, hampir sama dengan Amerika. Amerika aja negara yang sudah maju terdidik mereka bikin 50 state, kita ini provinsi juga harus 50, terlalu banyak yang harus dipisah supaya lebih mandiri," ucapnya.
Sperti diketahui, pemerintah menegaskan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum akan dicabut hingga selesainya masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini diungkapkan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono pada Maret tahun lalu.
"Tidak, enggak ada itu. Pokoknya sampai pilpres enggak ada yang namanya pembahasan mengenai pembentukan DOB," ujar Soni di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018) dilansir okezone.com
Alasan pemerintah menolak pembentukan kabupaten dan provinsi baru, adalah keterbatasan anggaran untuk daerah pemekaran. (har/red)
