Gedung aset Sulbar di TMII Jakarta tampak memprihatinkan (ist/masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Merespon hasil kunjungan kerja Sekretaris Provinsi Sulbar ke anjungan Sulbar Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, stakeholder terkait melakukan rapat, Selasa (15/1/2019) pagi.
Baca: Sekprov Idris Prihatin Kondisi Anjungan Sulbar di TMII
Asisten III Pemprov Sulbar Djamilah usai rapat ini mengatakan, pengelolaan anjungan Sulbar di TMII tak pernah mendapat anggaran. Djamilah juga mengungkap, aset Sulbar tesebut kini dibawa kendali Badan Penghubung Sulbar di Jakarta. Hal itu kata dia, didasarkan pada Pergub 2018.
"Soal ini kita akan sampaikan ke Pak Sekda, bahwa beginilah kondisinya," kata Jamilah, Selasa.
Sebelumnya kata Djamilah, pengelolaan anjungan Sulbar di TMII dibawa kendali Dinas Pariwisata. Usai pergub diterbitkan, kini dikelola Badan Penghubung di Jakarta.
Djamilah juga mengungkap, di tahun 2018 memang, anjungan Sulbar di TMII Jakarta tak masuk dalam penganggaran di Dinas Pariwista. Hal sama terulang di APBD pokok 2019, aset Sulbar tersebut tak mendapat kucuran biaya pemeliharaan.
"Tadi setelah kita dengar (dari stakeholder terkait) memang tidak ada anggaran, yang ada hanya untuk biaya operasional rutin, dalam hal ini anggarannya untuk tenaga kontrak kita di sana, tenaga PTT," ucap Djamilah di ruang kerjanya, lantai III kantor gubernur Sulbar.
Menurut Djamilah, dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Sulbar per 30 November 2018, diharapkan pengelolaan aset Sulbar di TMII Jakarta itu akan lebih efektif setelah diserahkan kepada Badan Penghubung. "Dengan demikian dengan peraturan gubernur ini, tentu tidak lepas juga dari Dinas Pariwisata, maka akan lebih baik," tuturnya.
Rapat stakeholder terkait dimpin Asisten III Djamilah (egi/masalembo.com)
Utuk anggaran pemeliharaan, Djamilah berharap dapat tercover di APBD Perubahan 2019 mendatang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Farid Wajdi mengaku tak lepas tangan dari kondisi bangunan Sulbar di ibu kota negara. Namun kata Farid, Dinas Pariwisata selama ini memang terkendala anggaran. Ia mengaku, sebelumnya telah mengajukan permohonan anggaran ke tim anggaran Pemprov Sulbar namun gagal mendapat biaya pemeliharaan.
"Saya kan berkunjung kesana, melihat langsung dan memang sangat memprihatinkan, saya bilang kalau ada wisatawan yang naik (ke rumah adat Mandar Sulbar di TMII, red) bisa jatuh karena keropos," ungkap Farid
Ia mengaku telah menyurat ke Gubernur dan telah didesposisi ke tim anggaran. Sayang, permohonan tersebut terlewatkan dalam APBD. "Jadi sama sekali tidak ada penganggaran untuk itu," kata Farid
Ia membeberkan, anggaran operasional hanya sebatas untuk tenaga PTT anjungan Sulbar di TMMI. Kisarannya hanya Rp120 juta.
"Anggaran itu dua setengah dikali empat dikali dua belas," tutur Farid, menyebut anggaran itu hanya untuk penggajian empat orang tenaga PTT.
Kata dia, dengan keluarnya pergub Sulbar 2018, Dinas Pariwisata tak lagi bertanggung jawab atas anjungan Sulbar di TMII, kecuali soal kegiatan pementasan dan promosi.
"Kalau pementasan, pertunjukan dan semacam kita (Dinas Pariwisata) main. Tapi kalau pemeliharan diserahkan ke Badan Penghubung," ucap Farid.
Pertimbangannya kenapa diambil alih penghubung lanjutnya, agar kontrol terhadap bangunan etalase Sulbar tersebut lebih mudah. "Coba bayangkan kita disini objeknya di sana, rentang kendalinya jauh kan, kalau saya ke sana itu membutuhkan dana setidaknya 15 juta untuk sekali sekali pergi," tuturnya. (har/red)
