Gubernur Ali Baal Masdar dan Humas Polda Sulbar mengikuti video conferenca (ist/masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Meskipun pencairan Bantuan Sosial (Bansos) bertepatan momen Pemilihan Presiden (Pilpres), dipastikan itu tidak ada hubungannya dengan politik.
Begitu penegasan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar usai video conferance penandatanganan Memorandum of Understunding (MoU) antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Makopolda Sulbar, Jumat (11/01/2019).
"Tidak ada hubungannya itu, tidak ada nepotisme," ujar Ali kepada sejumlah wartawan.
Adapun keterlibatan kepolisian, nantinya bersama-sama melakukan koordinasi, memantau mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.
"Supaya tidak ada lagi kecemburuan yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Bansos betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai belok-belok," tuturnya.
Lanjut Ali, kerjasama dengan kepolisian ini untuk sementara lima tahun. Namun sifatnya ini berkelanjutna selama ada bansos di tahun tahun berikutnya.
Begitupun Kapolda Sulbar Brigjend Pol Baharuddin Djafar memastikan bahwa wewenangnya dalam kerjasama itu, untuk memastikan tidak ada masalah pada penyaluran bansos.
Bila pun ditemukan adanya unsur pidana, pihaknya berhak melakukan proses terhadap oknum yang menyalahgunakan bansos tersebut.
"Kami hanya mengamankan program ini agar tepat sasaran. Kalau ad unsur pidana di situ kita proses," tegas Kapolda.
Terkait soal polemik penyaluran Bansos, Korwil PKH wilayah Sulbar Bustan Basir pun mengaku, dari 263 tenaga pendamping PKH di Sulbar kerap ditemukan adanya ancaman dari oknum tertentu sebab tidak mengakomodir sejumlah keluarga.
"Padahal itu data diterima dari pusat," ujar Bustan.
Terkait pencairan yang dilakukan di awal tahun, kata Bustan itu adalah siklus yang sudah ditetapkan dari Kementerian Sosial.
"Tidak ada hubungannya dengan pilpres. Di sini juga, gubernur dan bupati tidak bisa menetukan tanggal sekian penyalurannya, karena kita sudah ada siklusnya. Januari, Maret, Juni, dan November," sebut Bustan.
Mengenai keterlibatan kepolisian, Bustan mengaku, dari pengalaman tahun tahun sebelumnya, penyaluran Bansos kerap berpolemik.
"Sering terjadi kisruh di lapangan. Pendamping sendiri sering mendapat ancaman di kelompok-kelompok tertentu, makanya butuh berkomunikasi dengan Polda dan Pemprov," terang Bustan. (mg/har)
