Massa aksi GPNHI di kantor bupati Mamuju (Foto: Awal/masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM -
Ratusan perawat tergabung dalam Gerakan Perawat Nasional Honorer Indonesia (GPNHI) Kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mamuju, Kamis (6/12). Mereka menuntut kenaikan gaji mereka.
Massa aksi ini berasal dari berbagai instansi kesehatan lingkup Pemkab Mamuju, seperti RSUD dan puskesmas. Mereka menuntut Pemkab menaikkan upah mereka yang hanya Rp 400 ribu per bulan.
Massa aksi menganggap gaji Rp 400 ribu per bulan tak sebanding dengan kerja mereka yang harus bergelut dengan orang sakit, bahkan rela meninggalkan keluarga demi tugas
"Pekerjaan kami pekerjaan tidak mudah, sebab yang kami hadapi adalah nyawa seseorang bukan benda mati," ujar kordinator aksi, Anjas.
Lanjut Anjas, sementara UU ketenagakerjaan keperawatan tahun 2015 pemerintah dilarang menerima tenaga honorer dan sukarela, apabila masih melakukan kata Anjas, maka pemerintah bersedia mengupah mereka sesuai dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Ia juga berjanji jika nantinya pemkab Mamuju dalam hal ini Bupati Habsi Wahid tidak merespon tuntutan mereka, akan melakukan aksi mogok kerja di semua instansi kesehatan hingga tuntutan dipenuhi.
"Kami pengurus GPNHI Kabupaten Mamuju akan melakukan swiping di instansi kesehatan jika masih ada perawat honorer maupun perawat yang masih bekerja akan mendapatkan sanksi," ancam Anjas.
Sementara, salah seorang pengunjuk rasa, Jumriah mengaku heran, honor clening service di RSUD Mamuju justru jauh lebih tinggi dibandingkan perawat. Mereka (cleaning servis, red) digaji Rp1 juta per bulan.
"Padahal mereka hanya tamatan SMA sedangkan kita paling rendah D3 bahkan S1, gaji hanya Rp 400 ribu perbulan," kesal Jumriah.
Perwakilan massa bertemu dengan Sekda Mamuju H Suaib dan Kadis Kesehatan Firmon untuk mendengarkan aspirasi mereka, namun tak ada titik terang sehingga massa menegaskan mulai hari ini melakukan mogok kerja di semua instansi kesehatan yang ada di Kabupaten Mamuju.
Usai menggelar aksi di kantor bupati massa membubarkan diri dan melanjutkan aksi di kantor DPRD Mamuju. Mereka mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP. (awl/har)
