MATENG, MASALEMBO.COM - Anak adalah investasi bangsa dimasa yang akan datang, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Ramlie Shalawat saat membuka secara resmi Workshop Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulbar di Aula Wisma Widya Buah, Kamis (18/10).
"Agar mereka menjadi modal pembangunan, diharapkan peran semua pemangku kepentingan pemerintah dan masyarkat serta dunia usaha bahu membahu dalam mewujudkannya," kata Ramlie.
Menurutnya, prinsip non diskriminasi dalam pemenuhan hak anak harus benar-benar ditegakkan, sehingga di Mateng dapat dipastikan tidak ada satupun anak tertinggal dalam pemenuhan hak-hak mereka.
"Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya perlindungan anak yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas di masa depan, yang dimulai dari anak usia dini," jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Sosial Mateng menambahkan, usia dini merupakan masa keemasan dalam jaringan otak anak yang tumbuh sangat pesat, sehingga butuh perhatian agar tidak hilangan generasi." Apabila kita kurang memperhatikan tumbuh kembangnya mereka dimasa keemasan ini, maka kita akan kehilangan generasi yang handal," tegas Ramlie Shalawat
Kesempatan yang sama, Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar Hj. Darmawati Ansar menyampaikan, kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Menurutnya, KLA sudah dirintisnya dienam Kabupaten se Provinsi Sulbar.
Darmawati menjelaskan, Kabupaten Polman sebanyak 17 desa yang menuju ramah anak, Kabupaten Majene dan Pasangkayu masing masing 2 desa. " Sekarang semua tugas-tugas juga sudah terbentuk, begitu pula di Kabupaten Mateng, yang hari ini kita bertemu dan berdiskusi terkait kabupaten atau kota Ramah Anak," jelasnya.
Dikatakan pula, untuk mengindikasikan kelayakan, terdapat 31 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak. "Tentunya kita berharap semua stakeholder yang ada, agar dapat memahami secara detail apa yang ingin kita kerjakan, untuk mensukseskan kabupaten atau kota ramah anak. KLA tidak semudah yang kita bayangkan, sebab itu peran seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya," kata Darmawati. (jml/har)
