Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar foto bersama Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Ibnu Munzir (Ist)
POLEWALI, MASALEMBO.COM - Dalam rangka menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap pembangunan di daerah, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan diawali di Kabupaten Polman, Senin (24/9), kemudian berlanjut ke Majene dan Kabupaten Mamuju.
Komisi V DPR RI pada kunjugan ini, menggandeng Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Ir. Nurdin, MT
"Dengan adanya kunjungan kerja ini diharapkan kebutuhan masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dapat didengar langsung oleh Komisi V DPR RI serta oleh pihak dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga kebutuhan tersebut dapat dimasukkan dalam APBN Tahun 2019," terang Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes, PDT dan Transmigrasi, M. Nurdin melalui keterangan tertulisnya kepada masalembo.com, Selasa (25/6) malam.
Baca juga: Kemendes, PDT dan Transmigrasi Resmikan Jalan-Jembatan di Ulumanda
Sementara, Komisi V DPR RI yang diwakili H ibnu Munzir menyampaikan apresiasi kepada kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, karena memberikan data kebutuhan anggaran daerah dengan jelas dan mudah dipahami oleh Komisi V DPR RI. Atas data anggaran yang jelas kata Ibnu sehingga pembahasan anggaran di DPR RI dapat berlangsung cepat dan efektif.
Rombongan kunker dari Kemendes, PDT dan Transmigrasi saat tiba di Polewali Mandar, disambut Bupati H.A Ibrahim Masdar. Penyambutan yang digelar di aula kantor Bupati Polman, juga dihadiri pimpinan OPD, camat, Kepala Desa serta perwakilan warga transmigrasi Pirian Tapiko.
Dalam sambutannya, Bupati Polewali Mandar menyampaian apresiasi yang tinggi kepada Komisi V DPR RI serta Dirjen Pktrans beserta rombongan yang hadir di bumi Tipalayo. Bupati AIM juga mengharapkan, adanya transmigran baru yang ditempatkan di wilayahnya, khususnya transmigran yang diprioritaskan mengelola tanaman hotikuktura.
"Karena Kabupaten Polewali Mandar kekurangan pasokan sayur mayur sehingga pasokan sayur mayur harus dikirim dari Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa," ucap AIM menyampaikan harapannya.
Dirjen PKTrans M. Nurdin menyampaikan, agar perwakilan Ditjen PKP2trans yang hadir untuk memfasilitasi niat Bupati Polewali Mandar untuk penambahan 75 KK transmigran di wilayahnya. Ia juga menyampaikan arahan Menteri terkait penempatan transmigran yang pendekatannya pada Prukades.
"Luasannya memenuhi skala ekonomi, sehingga nantinya apapun yang dihasilkan pasca panennya lebih efisien dan efektif dan pembangunan infrastruktur, jaringan jalan, irigasi, listrik dan lain-lain lebih efisien sehingga menarik minat investor juga nantinya," katanya.
Pada kesempatan ini Dirjen PKTrans juga menyampaikan pesan Menteri Desa, PTD dan Transmigrasi agar pemanfaatan dana desa benar-benar dapat bermanfaat secara maksimal untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan cara meningkatkan infrastruktur maupun program-program komoditi unggulan dan Bumdes.
Ditempat yang sama Dirjen PKTrans beserta dengan Komisi V DPR RI secara simbolis memberikan bantuan berupa DAK afirmasi bidang transportasi tahun anggaran 2018 berupa peningkatan jalan non status berupa jalan 3 paket ( 3.365 meter) dan jembatan 1 paket (6 x 4 meter), pengadaan tambatan perahu 1 unit , pengadaan moda transportasi darat (3 unit) serta sarana olahraga desa 1 paket.
Selain itu, juga diberikan bantuan kepada Kabupaten Mamasa berupa sarana dan prasarana yang terdiri dari pembangunan jembatan 4 unit dan peningkatan jalan 1 paket serta bantuan kegiatan belajar mengajar SD 2 paket. Penyerahan bantuan untuk Mamasa diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa.
Untuk diketahui, turut hadir bersama rombongan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Sigit Mustofa Nurudin (Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana), Dewi Yuliani (Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi), Sofyan Hanafi (Direktur Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Ditjen PKP2Trans) serta sejumlah pejabat adminiatrator dan pengawas pada Ditjen PKTrans. (rls/har)
