Massa aksi PMII di halaman gedung DPRD Sulbar (Awal/masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Hari ini Sabtu (22/9) masyarakat, tokoh pendiri dan Pemerintah Provinsi Sulbar kembali merayakan momentum bersejarah. Hari ulang tahun Sulbar ke-14. HUT berdirinya Provinsi ke 33 Indonesia ini digelar melalui rapat paripurna istimewa DPRD.
Peringatan HUT Sulbar ke- 14 tampak berbeda bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju. Mereka malah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulbar Jl. Abdul Malik Pettana Endeng Mamuju.
Aksi massa PMII kali ini, buntut dari kekecewaan mereka terhadap kinerja Gubernur Sulbar Ali Baal .Masdar dan wakilnya Enny Anggraeni Anwar.
Para pengunjuk rasa menilai kepemimpinan Ali Baal dan Enny Angraeni selama 17 bulan menjalankan roda pemerintahan, tidak menunjukkan kemajuan. Janji yang digemborkan saat kampanye dinilai mahasiswa tak dapat dipenuhi.
"Buktinya sudah berjalan memasuki dua tahun kepemimpinan ABM-Enny tidak nampak pembangunan fisik atau insfrastruktur yang berarti bagi masyarakat Sulbar," ujar Heriansyah, kordinator lapangan saat berorasi.
Kata Heri, mahasiswa sebagai kontrol sosial berhak menilai pemerintahan Sulbar di tangan ABM-Enny. Ia menyebut rezim Ali-Enny mengalami kemunduran jika dibandingkan masa kepenimpinan Anwar Adnan Saleh (AAS)
Sejumlah indikator menjadi catatan buruk bagi pemerintahan ABM-Enny, lanjut Heriansyah, seperti tidak adanya pembangunan insfrastrukur yang bisa dinikmati masyarakat. Sementara, serapan anggaran hanya 35 persen di triwulan ke tiga ABM-Enny pimpin Sulbar.
"Ini akibat dari sejumlah proyek yang gagal tender dan tidak ada pekerjaan berjalan," terangnya.
Beberapa tuntutan massa aksi, antara lain meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulbar dan meminta KPK melakukan audit khusus di Pemprov Sulbar.
Selain itu, masiswa juga menuntut pemerataan pembangunan di semua kabupaten, mendesak Gubernur Ali Baal memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 menjadi PNS, membangun fasilitas untuk orang keterbelakangan mental, menyelesaikan konflik agraria di Sulbar dan melindungi harga kelapa sawit milik petani.
Aksi sempat memanas dan saling dorong dengan aparat keamanan. Saat itu, petugas berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar pengunjuk rasa. Beruntung ketegangan ini dapat terkendali.
Massa aksi sempat mencoba masuk ke halaman kantor DPRD Sulbar namun dihalau petugas kepolisian dan satpol PP. Petugas menutup pagar dan melarang masuk halaman kantor DPRD Sulbar karena sedang berlangsung sidang paripurna HUT Sulbar ke -14. (awl/har)
