 |
| Mahasiswa datangi kantor DPRD Pasangkayu (Foto: Edison/ masalembo.com) |
Kedatangan mereka untuk menanyakan secara langsung kepada wakil rakyat atas tidak dianggarkannya dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) tahun ini. Massa disambut Ketua DPRD Pasangkayu, Lukman Said.
Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa mendesak Ketua DPRD memberikan penjelasan, dan berharap DPRD mengawal penganggaran dana Bansos yang dinilai sangat bermanfaat bagi pelajar di Pasangkayu.
"Bappeda mengatakan bahwa dana Bansos tidak masuk dalam penganggaran dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak memasukkan nota kesepahaman. Seharusnya untuk mencari tahu kebenarannya, semua pihak terkait dapat dipertemukan sehingga kami juga mendapatkan penjelasan yang benar," ungkap Akbar, perwakilan PMPP.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pasangkayu mengatakan, tidak dianggarkannya dana Bansos tahun ini disebabkan Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami defisit anggaran yang mencapai Rp 18 miliar rupiah. Selain itu, dokumen tentang dana Bansos juga tidak dimasukkan saat pembahasan anggaran.
"Kami di DPRD hanya menerima apa yang telah disusun oleh Pemda. Dan kami telah meminta beberapa kali agar dana Bansos dapat dimasukkan dalam pembahasan, karena dokumennya tidak ada, sehingga kami tidak berani merubah apa yang telah diajukan Pemda ke DPRD," jelas Lukman, saat diwawancarai di ruang kerjanya usai demo.
Politisi Partai PDIP ini juga mengatakan, bahwa dalam pembahasan anggaran pokok 2018 sebelumnya, pihak DPRD telah beberapa kali menyurat ke Pemda dan mengembalikan dokumen pembahasan karena dinilai tidak rasional. Ia bahkan mengaku heran atas tidak dimasukkannya dokumen dana Bansos itu saat pembahasan.
"Sungguh lucu, kok dana yang sangat bersentuhan langsung ke masyarakat tidak dimasukkan dalam pembahasan," cetusnya. (eds/tfk)
