Tampak Wakil Ketua Ir Basri Ibrahim (ujung kiri) dan anggota Komisi III DPRD Majene lainnya (Foto: Taufik/masalembo.com) |
Kali ini, giliran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) memaparkan rencana kerjanya ke hadapan legislator.
Rapat dihadiri sejumlah anggota Komisi III, diantaranya Abdul Wahab, Fita Katta, Basri Mallillingan dan dipimpin wakil ketua Ir. Basri Ibrahim.
Mengawali rapat, Basri Ibrahim langsung menanyakan pengalokasian anggaran per triwulan di sektor pendidikan tahun 2018.
Menurut Basri, hal tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang rencana kerja OPD kedepan agar dalam perealisasiannya dapat terkontrol dan berdaya guna.
"Ini agar manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat," sebutnya.
Perwakilan Disdikpora kemudian memaparkan rincian anggaran per triwulan. Dimana total anggaran Disdikpora kurang lebih Rp 62 miliar.
Hal itu kemudian ditanggapi Basri Ibrahim. Menurutnya, dana sebesar Rp 14 miliar di triwulan pertama terancam menyeberang ke triwulan kedua jika minim kegiatan di bulan Februari. Sementara diketahui, anggaran di triwulan kedua sebesar Rp 21 miliar rupiah.
"Artinya di triwulan kedua ini akan sangat padat kegiatan. Sehingga saya sebagai wakil ketua, menanyakan kegiatan apa saja dalam Rp 14 miliar ini. Apakah bisa terealisasi semua. Kalau memang tidak bisa dilakukan pengalokasian, ini harus dirubah supaya jelas manajemennya," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, mewakili Disdikpora, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Abdul Khalid mengatakan, anggaran Rp 14 miliar di triwulan pertama mencakup pencairan dana BOS, pembayaran sisa utang di 2017 dan pembangunan fisik untuk menunjang Porprov Majene tahun ini.
Sementara anggaran di triwulan keempat yang sebesar Rp 8 milliar, lanjutnya, mencakup kegiatan rutin dan sebagiannya adalah rangkuman kegiatan fisik.
"Jadi kegiatan yang dilaksanakan di triwulan keempat itu, bukan pelaksanaan kegiatan fisik yang baru saja dimulai, tapi target pencairannya. Boleh jadi kegiatannya dilaksanakan di triwulan ketiga tapi dicairkan di triwulan keempat," paparnya.
Untuk memaksimalkan pemaparan, rapat pembahasan program itu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan proyektor. Dimana didalamnya terpampang secara rinci dan jelas pengalokasian anggaran. (tfk/har)