Dinkes Mamasa dan BPOM Ungkap Sampel Ikan Cumi-cumi Positif Formalin

Dinkes Mamasa dan BPOM usai seminar (Foto: Kedi Liston Parangka/ masalembo.com)

MAMASA, MASALEMBO.COM- Keresahan masyarakat terhadap sejumlah produk makanan yang diduga mengandung pengawet ilegal mendorong Dinas Kesehatan Mamasa bekerjasama dengan Mamasa Community Development Foundation (MCDF) menggelar kegiatan seminar hasil penelitian bahan makanan berformalin, Senin (15/01).

Wakil Ketua DPRD Mamasa Marthinus Tiranda menuturkan, penelitian bahan makanan yang mengandung formalin penting dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat selama ini.

"Sangat berbahaya pemakaian formalin karena dampak yang ditimbulkan besar. Bayangkan kalau pengawet mayat dipakai untuk pengawet makanan", tuturnya.

Sementara, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sulbar Dr. Netty Nurmuliawati mengutarakan hasil uji sampel yang diambil di baberapa daerah Se-Kabupaten Mamasa.

"Ada 304 sampel yang kami uji, baik ikan basah, ikan kering juga cumi-cumi. Dari hasil penelitian hanya satu yang positif mengandung formalin yaitu Cumi-cumi," jelasnya. 

Peneliti BPOM tersebut juga menjelaskan, untuk mengantisipasi dampak buruk bagi masyarakat seharusnya penelitian terhadap bahan makanan yang mengandung formalin dilakukan setiap bulan. Namun, masyarakat juga harus memahami bahwa bukan hanya produk makanan yang diawasi tapi banyak hal lain seperti kosmetik, obat herbal dan komoditi lainnya.

"Kondisi kami masih kekurangan SDM, sudah pasti kita tidak bisa menjangkau semuanya tetapi kami membuka layanan pengaduan konsumen untuk terus berupaya memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat," jelasnya.

Terkait penentuan daerah pengambilan sampel uji, Kepala Dinas Kesehatan Mamasa dr. Hajai menjelaskan sampel yang diambil di sejumlah wilayah yang mewakili 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa. Wilayah-wilayah itu dianggap pintu masuk bagi para pedagang baik ikan maupun bahan makanan lainnya.

Ia mengungkapkan sepanjang tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan sampel sebanyak empat kali yang dimulai dari bulan April, Mei, Juni dan November. 

"Saya kira ini sudah maksimal dan kedepan kita akan melakukan lagi hal yang sama. Kita upayakan lebih maksimal lagi," harapnya.

Hajai menambahkan, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pasokan anggaran untuk mengumpulkan sampel. "Apalagi untuk pemeriksaan sampel kita masih pakai bantuan di laboratoriun BPOM Makassar," tutupnya. (klp/har)