 |
| Ir. Basri Ibrahim (Foto: Abd. Hafid) |
Permintaan peningkatan kinerja ASN itu, dipaparkan Wakil Komisi III DPRD Majene Basri Ibrahim, lantaran sejumlah Kepala OPD jajaran Pemkab Majene, tidak menghadiri undangan pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
"Saya menilai, jajaran Pemkab Majene ini dalam hal di Bagian Umum setda Majene, menghalangi pembahasan Ranperda, karena undangan yang kita salurkan, belum diterima para Kepala OPD terkait," tutur Basri, Rabu 22 November.
Selain itu, jajaran Pemkab Majene sendiri tidak mendukung visi misi dengan slogan Majene Profesional, Produktif dan Proaktif (MP3)."Disinilah kita mau lihat, mana sikap profesionalnya, proaktifnya," ujar Politisi dari Partai PKB itu.
Basri juga mengaku, kecewa atas kinerja jajaran bagian umum setda Majene, lantaran tidak menyalurkan undangan pembahasan Ranperda penyelenggaraan penanggulangan bencana, kepada kantor OPD terkait.
"Bayangkan saja, sampai jam 10.00 tadi meraka tidak ada yang hadir, padahal dalam undangan dimulai pada jam 09.00 dini hari di ruang sidang DPRD Majene, setelah saya kroscek, ternyata undangan itu masih di meja Kabag Umum," keluh Basri.
Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene Mansyur T mengaku, belum menerima undangan Panitia Khusus (Pansus) C dari DPRD Majene. "Yah, sampai sekarang saya belum terima undangan itu," singkat Mansyur T.
Melalui sambungan selulernya, Kepala Bagian Umum Setda Majene Lies Herawati menyatakan, bahwa undangan pembahasan Ranperda penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah disalurkan ke setiap Kantor OPD terkait.
"Iya, sudah kita salurkan, tapi nanti dikroscek penerimanya, karena saya juga baru datang di Makassar mengikuti kegiatan. Saya juga minta kepada anggota dewan, kalau menyalurkan surat undangan, waktunya jangan terlalu mepet," pungkasnya. (ahd/har)
