 |
| Seminar deteksi antisipasi korupsi Pemda Mamasa (Foto: Kedi Liston Parangka) |
MAMASA, MASALEMBO.COM--Seminar Deteksi dini dan antisipasi korupsi di Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, dilangsungkan di Ruang Pola kantor Bupati Mamasa, Rabu (15/11).
Kegiatan tersebut dihadiri Komisi Kejaksaan RI, Ferdinand Andi Lolo, Bupati Mamasa, Ketua DPRD Mamasa, H. Muhammadiyah Mansur, Kapolres Mamasa diwakili Kasat Reskrim AKP Yan Kasmarianto, Kajari Mamasa, Tende, Wakil Bupati Mamasa, Bonggalangi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejumlah kepala OPD, pejabat eselon III dan IV, serta camat se-Kabupaten Mamasa.
Kepada tamu yang hadir, Bupati Mamasa menggambarkan secara singkat kondisi wilayah yang dipimpinnya.
"Mamasa ini bagian dari suku Toraja, secara geografis sama dan bahasanya juga beda-beda tipis," sebutnya.
Ramlan menyampaikan bahwa sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, Mamasa dinobatkan sebagai daerah destinasi pariwisata meski selama ini kurang mendapat dukungan anggaran.
Disisi kerjasama dengan unsur pimpinan daerah, Ia mengungkapkan kerjasama dengan Forkopimda berjalan baik dan rutin mengadakan rapat koordinasi.
Sementara mengenai kegiatan yang dilaksanakan, Ramlan menyadari pentingnya pembinaan bagi aparat pemerintahan Mamasa agar lebih maju.
"Saya harap kegiatan ini diperhatikan secara serius dan proaktif oleh pejabat lingkup pemerintah daerah Mamasa agar dapat menjalankan tugas dengan baik tanpa terbentur pelanggaran hukum," harapnya.
Ferdinand yang tampil sebagai pembicara menuturkan, pentingnya kegiatan dimaksudkan untuk mendorong aparat penegak hukum agar tidak sembunyi dibalik pohon, menunggu para pejabat melakukan kesalahan lalu diambil.
"Kalau penegak hukum hanya mengutamakan penindakan, maka korupsi ini tidak akan habis. Para penegak hukum bukan lembaga yang perlu ditakuti, mereka harus dilihat sebagai penjaga dalam menjalankan tugas sehari-hari," tuturnya.
Sebagai informasi, Ia memaparkan data jumlah pejabat pemerintahan yang terjerat kasus korupsi dimana terdapat 351 kepala daerah yang bermasalah, 77 orang terjaring operasi tangkap tangan.
"Ini belum termasuk anak dan istri mereka. Tahun 2004-2016, KPK menangani 74 kasus korupsi kepala daerah yanh terdiri dari 52 bupati dan wakil bupati, serta 22 gubernur dan wakilnya. Saat ini Indonesian berada di urutan 90 dalam indeks persepsi korupsi tahun 2016 yang dirilis oleh Transparency International," bebernnya.
Ia mengungkapkan bahwa apa saja yang rawan dikorupsi oleh pejabat pemerintahan diantaranya, perjalanan dinas, APBD, penerimaan pajak, retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, belanja hibah, bansos, kesehatan (alkes, rumah sakit), dana desa, perizinan, BPJS, anggaran pendidikan, dan masih banyak lagi.
"Modus operandi yang digunakan adalah penyuapan, pemerasan, gratifikasi, percaloan, penyalahgunaan wewenang, pencucian uang, kolusi dan nepotisme," ungkapnya gamblang.
Karena itu, Ia meminta kepada Bupati Mamasa jika para pejabat sudah ditunjukkan jalan yang benar dan masih macam-macam, dibiarkan saja supaya diproses aparat.
"Kan ada banyak situasi yang memicu orang korupsi seperti tekanan atau insentif, ada kesempatan, rasionalisasi (pembenaran diri atas kejahatan yang dilakukan)," pintanya.
Ia berharap agar pemerintah menyediakan sistem aplikasi yang baik karena hal itu akan membuat pejabat korup merasa tidak senang sebab menutup kesempatan untuk korupsi.
"Hanya orang yang punya niat korupsi yang tidak suka pada aplikasi keuangan yang bagus," harapnya. (klp/tfk)
