 |
| Koordinasi Ombudsman RI Sulbar Satker PJPA Satker PSPAM dan PDAM Tirta Manakarra. (foto: Humas Ombudsman Sulbar) |
Melalui rakor itu, melahirkan kesepakatan bersama pembentukan Forum Terpadu Penanganan Air Bersih yang terdiri dari Ombudsman RI Sulbar, Satker PSPAM (Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) Satker PJPA (Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama, Lariang, dan PDAM Tirta Manakarra.
Forum ini diproyeksi akan menjadi wadah komunikasi bagi semua pihak terkait, dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait masalah pelayanan air bersih. Rencananya, forum ini akan melibatkan semua PDAM se-Sulbar, Mamuju, Majene dan Polewali Mandar.
Asisten Ombudsman RI Sulbar, Sukriadi Azis mengatakan, kondisi ketersediaan air baku dari air tanah, air sungai, maupun air hujan tidak selalu tersedia dalam kondisi baik atau memenuhi syarat minimum air bersih. Bahkan sumber pasokan air masih terbatas yang menyebabkan dalam situasi tertentu terjadi kekurangan pasokan air bersih khususnya di kota Mamuju. Sehingga menurutnya, perlu adanya sinergitas semua pihak untuk mendorong perbaikan sarana dan prasarana penyediaan air bersih.
“Kami berharap dengan terbentuknya tim ini akan membawa perubahan yang lebih baik dalam pelayanan air minum di Kabupaten Mamuju. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak terkait, sangat memungkinkan aspek-aspek pelayanan PDAM dapat ditingkatkan sebab ketersediaan air baku merupakan persoalan utama bagi PDAM di Daerah ini seiring bertambahnya jumlah penduduk,” jelas Sukriadi Azis.
Dalam Koordinasi ini sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan PDAM menjadi salah satu topik pembahasan.
“Setelah koordinasi hari ini, kami akan terus memantau realisasi dilapangan, utamanya di sektor perbaikan pelayanan air bersih, semoga pertemuan hari ini memberikan dampak signifikan dalam perbaikan pelayanan distribusi air bersih di daerah ini,” tambah Lukman Umar. (Humas Ombudsman RI Sulbar/tfk)
