 |
| Bupati Mamasa Ramlan Badawi saat menerima Kepala Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Sulbar. (Foto: Kedi Liston Parangka) |
Hal itu diungkapkan Saiful Islam, Kepala Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat saat memaparkan perkembangan penyaluran DAK fisik dan DD Kabupaten Mamasa tahun 2017 di ruang kerja Bupati Mamasa, Kamis (16/11) .
"Capaian penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2016 meraih opini WTP, artinya Pemda Mamasa telah patuh pada standar akuntansi pemerintah yang menjadi acuan dan telah diaudit oleh BPK," katanya mengawali pembicaraan.
Ia memaparkan, alokasi DAK fisik Kabupaten Mamasa 2017 sebesar Rp. 138,7 milliar yang 60 persennya atau sekitar Rp. 83,2 miliar terserap pada infrastruktur jalan.
"Hingga 10 November 2017 anggaran yang sudah tersalur sebesar 110 miliar atau 80 persen," paparnya.
Ia menjelaskan, dari Rp. 138,7 milliar anggaran yang dialokasikan ke Mamasa, per 31 Agustus sekitar 136 miliar yang sudah dikontarakkan dan masih tersisa sekitar 2 miliar yang belum terserap.
"Namun capaian daya serap anggaran ini adalah yang tertinggi se-Sulbar," jelasnya.
Saiful menambahkan, awal tahun 2017 DAK fisik tambahan 2016 sebesar Rp. 9,539.443.000 sudah di transfer ke Kasda Mamasa untuk digunakan membiayai kegiatan yang belum terbiayaai atau yang masih terutang.
"Sementara untuk 2018, Mamasa akan mendapatkan alokasi transfer dana ke daerah (ATDD) sebanyak 881,5 miliar," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi mengatakan, untuk 2018 Mamasa mengalami penurunan DAK kurang lebih 30 persen meski Pemd sudah berupaya maksimal, bahkan untuk DAU juga mengalami penurunan sekitar 6 miliar.
"Memang kita ada penurunan dana alokasi untuk sektor jalan, tapi mengalami kenaikan untuk sektor irigasi. Tapi itu kita syukuri, mudah-mudahan tahun depan kita WTP lagi," katanya.
Meski demikian, Ia memastikan akan berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia tersebut sehingga tidak mengganggu pelayanan-pelayanan dasar masyarakat seperti di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan sektor lain yang penting bagi masyarakat.
"Untuk pembangunan infrastruktur fisik jika Tuhan masih berkenan nanti kita lanjutkan lagi pada tahun 2019," ucapnya.
Dibidang penerimaan PAD, Ramlan menuturkan akan berupaya mencapai target pada angka 17 miliar, naik 2 miliar dibanding tahun 2016 yang sebesar 15 miliar.
Mengenai penghargaan yang kembali diterima pemerintah Kabupaten Mamasa dari Menteri Keuangan RI, Ia menuturkan bahwa penghargaan yang diterima karena Mamasa dalam hasil pemeriksaan BPK meraih opini WTP tanpa ada catatan.
"Ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua pihak. Saya sendiri meluangkan waktu 60 persen untuk khusus terus mengontrol dan memantau kinerja OPD dalam mengelola anggaran," tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa baiknya pengelolaan keuangan Mamasa tidak terlepas dari penggunaan sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan baik.
Selaku Bupati Mamasa, Ia berharap agar Mamasa jadi prioritas pengalokasian anggaran di Sulbar.
"Contohnya 2 per 3 wilayah pantai akan menderita jika aliran sungai Mamasa tidak diperhatikan karna sumber utama air di PLTA Bakaru itu dari sungai Mamasa," harapnya.
Dalam pertemuan tersebut, melalui Kepala Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Menteri Keuangan menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemda Mamasa atas raihan WTP dua kali berturut-turut. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MoU yang dilakukan Polres Mamasa dan Kejari Mamasa untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan DD. (klp/tfk)
