 |
| Mahasiswa bakar spanduk depan kantor DPRD Polman (Foto: Asrianto/masalembo.com) |
POLEWALI, MASALEMBO.COM- Aksi unjuk rasa dari Kerukunan Pelajar dan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (KPM-PUS) Polman yang berlangsung di kantor DPRD Polewali Mandar, Rabu (22/11) berlangsung panas. Situasi sempat memanas saat mahasiswa membakar spanduk namun dihalau oleh aparat keamanan.
Usai berorasi di depan kantor DPRD, mahasiswa kemudian bergerak ke ruang DPRD Polman untuk menemui Komisi IV yang membidangi pendidikan.
Kordinator aksi Irfan Saleri sempat beradu mulut dengan wakil ketua DPRD Polman Amiruddin saat berusaha masuk di ruang Komisi IV.
"Kami sarankan, kalau mau bertemu Komisi IV, silahkan menyurat dulu sebelumnya," kata Amiruddin.
Suasana kembali memanas saat seorang anggota DPRD memukul lengan korlap mahasiswa. Namun peristiwa ini langsung diredam oleh aparat keamanan.
Karena tak satu pun anggota Komisi IV berada di tempat, mahasiswa kemudian tetap diterima oleh wakil ketua DPRD di ruang aspirasi.
Usai berdialog, diperoleh hasil kesepakatan sementara, pihak DPRD akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Komisi IV. Sementara, mahasiswa mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
"Kalau tidak ditepati, kami akan turun langsung ke Diknas Provinsi. Kami ingin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar segera dicopot," tegas Irfan, Korlap Mahasiswa.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga mendesak Dinas Pendidikan Sulbar agar dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) segera dicairkan. Menurut mahasiswa, ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pengelolaan dana tersebut.
Kata mereka, terdapat beberapa sekolah di Polman belum menerima dana tersebut. "Harusnya dana BOMM cair per tiga bulan. Namun sejak awal 2017 hingga kini dana tersebut belum pernah cair," ungkap Irfan.
Tonton Videonya di sini !
Berikut tiga poin yang menjadi tuntutan mahasiswa yakni:
1. Meminta DPRD Polman menyurati Kepada Diknas Pendidikan Provinsi Sulbar terkait dana BOMM dan Pemerataan di setiap sekolah SMAN/SMKN Se-Kabupaten Polman yang sampai hari ini tak terbayarkan.
2. Mendesak DPRD Polman menyampaikan ke DPRD Sulbar agar melakukan pengawasan ketat di sektor pendidikan.
3. Meminta Diknas Pendidikan Provinsi Sulbar, agar turun langsung ke setiap sekolah untuk melakukan permohonan maaf, dan menyampaikan ucapan maaf-nya apabila ada kekeliruan terkait keterlambatan proses pemberian dana BOMM dan dana pemerataan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Sulbar. Ponsel Kadis Pendidikan Andi Ahmad Syukri Tammalele yang dihubungi, sedang tidak aktif. (ant/har)
